KARAWANG – Karawang kembali digemparkan oleh kasus perundungan yang melibatkan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kejadian ini viral di media sosial dan memicu perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Menindaklanjuti insiden tersebut, pihak SMP Negeri 1 Tirtajaya menggelar pertemuan khusus bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Tirtajaya.
Pertemuan ini bertujuan membahas langkah penanganan masalah perundungan sekaligus mencari solusi terbaik. Dalam rapat tersebut, dipaparkan kronologi kejadian, dampak yang ditimbulkan, serta strategi pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang.
Dewan Pendidikan dan PGRI mengapresiasi respons cepat pihak sekolah dalam menangani kasus ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil.
Salah satu hasil rapat adalah rekomendasi agar Dewan Pendidikan mengusulkan peraturan larangan membawa ponsel ke sekolah kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Karawang.
Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar hukum kuat untuk mendukung penerapan aturan di sekolah demi menciptakan lingkungan belajar yang aman.
Mulyadi, Aktivis Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR) sekaligus Ketua Komite SMP Pelita Nusantara Batujaya, memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi tersebut.
“Dewan Pendidikan dan PGRI diharapkan dapat mendukung upaya sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh siswa,” ujar Mulyadi, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (23/1).
Terkait sanksi bagi siswa yang terlibat, Mulyadi menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pihak sekolah. “Sanksi akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tirtajaya, H. Dedi Kurnia, menyampaikan bahwa orang tua dari siswa yang terlibat dalam insiden tersebut memutuskan untuk memindahkan anaknya ke sekolah lain.
“Kami berharap dengan pindah ke sekolah baru, siswa tersebut dapat menemukan lingkungan yang lebih kondusif dan jauh dari pergaulan yang kurang baik,” ujarnya.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi awal terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan bebas dari perundungan di Kabupaten Karawang.
