JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah masih melakukan kajian sebelum membentuk aturan khusus yang membatasi media sosial bagi anak.
Pasalnya, Pratikno menyebut banyaknya pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah sebelum menerbitkan aturan tersebut.
“Banyak sekali sisi negatif yang harus dicegah dan ada juga sisi positif (media sosial). Kita tunggu nanti, bagaimana sikap pemerintah,” kata Pratikno dalam pernyataannya pada Senin (20/1).
Pratikno menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah masih menerima masukan dari berbagai pihak sebelum akhirnya menentukan peraturan resmi pembatasan media sosial bagi anak.
“Oleh karena itu kita ini shopping ide mencari inspirasi agar kita bisa memberi masukan yang lebih tepat. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah bisa lebih tepat dengan mempertimbangkan banyak aspek,” ujarnya.
Berdasarkan penjelasan Pratikno, beberapa badan pemerintahan juga ditugaskan dalam hal yang sama. Namun, pembentukan aturan pemerintah akan dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Nanti kita update (untuk rencana pembuatan undang-undang). Nanti Komdigi yang lead. Jadi nanti sikap pemerintah akan menjadi sikap bersama dari beberapa lintas kementerian yang diputuskan di sidang kabinet,” ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, kementerian yang dipimpinnya juga memiliki tanggung jawab, karena isu pembatasan media sosial bagi anak termasuk unsur yang menentukan kualitas warga negara Indonesia, khususnya pembinaan anak dalam keluarga.
“Sebagaimana kita ketahui belakangan ini ada diskusi cukup kencang bagaimana kita menyikapi media sosial bagi anak. Isu pembatasan media sosial bagi anak ini suatu isu penting bagi Kemenko PMK, karena salah satu isu utama yang menjadi tanggung jawab kami adalah keluarga,” pungkasnya.
