JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan imbauan agar pelaksanaan ibadah haji 2025 dapat dilaksanakan dengan maksimal. Semua masalah yang sebelumnya terjadi harus bisa dilakukan tindaklanjut dari catatan-catatan penyelenggaraan haji periode sebelumnya.
“2023-2024 kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal yang bisa menjadi evaluasi,” kata Dasco dalam rapat koordinasi di DPR RI, Selasa (7/1).
Memang diakui bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak diselaraskan antara catatan pada haji periode 2023 dengan periode selanjutnya, yakni 2024. Bahkan ia sendiri pun ikut merasakan bagaimana kondisi penyelenggaraan ibadah haji tersebut.
“Bahwa kemarin tidak dilakukan kontijensi plane-nya misalnya, bagaimana ketika jemaah numpuk, kamar mandi mampet, kemudian makanannya hilang,” ujarnya.
Belum lagi soal keterlambatan dan ketersediaan armada bus untuk mengangkut jemaah, sehingga banyak dari para jemaah harus berjalan kaki cukup jauh dalam pelaksanaan ibadah haji 2024.
“Bagaimana kemudian mereka bus-nya nggak dateng, harus jalan kaki yang jauh. Dan macam-macam masalah,” sambungnya.
Di samping itu, Dasco juga menyampaikan bahwa pada periode 2023 juga terjadi masalah yang cukup fundamental. Di mana para pembimbing haji kurang mawas diri terhadap rombongan jamaahnya. Bahkan yang paling lucu kata Dasco, ia sampai menemukan para pembimbing haji asyik di mall.
“Saya menemukan di 2023 jemaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Kalau ke mall lebih banyak ketemu pembimbing haji di situ, orang Indonesia,” tandasnya.
Oleh sebab, beberapa catatan yang ia sampaikan pun diharapkan menjadi catatan penting bagi para panitia penyelenggaraan ibadah haji 2025 untuk bisa melakukan perbaikan. Pematangan dengan dasar catatan-catatan penyelenggaraan haji periode sebelumnya pun perlu dilakukan.
“Masih banyak dinamika yang memang harus dibereskan,” tegas Dasco.
Lebihb lanjut, Sufmi Dasco juga memberikan catatan tentang biaya haji yang dibebankan penyelenggara dalam hal ini Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Kementerian Agama. Ia meminta agar ongkos haji yang saat ini telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif dapat memberikan manfaat lebih bagi para jemaah agar pelaksanaan ibadah mereka bisa berjalan dengan sangat baik.
“Saya ada ketemu orang-orang yang berpengalaman yang menyelenggarakan ibadah haji, dengan biaya yang diambil kepada jemaah, seharusnya penempatan hotel-hotel bisa lebih deket dengan Masjidil Haram,” tukasnya.
Dengan demikian, politisi Partai Gerindra ini berharap pelaksanaan penyelanggaraan ibadah haji 2025 bisa berjalan dengan maksimal. Semua kendala yang sudah menjadi catatan harus diantisipasi sehingga pelaksanaan ibadah rukun islam ke 5 tersebut dapat berjalan semakin baik lagi.
“Banyak sekali memang dalam periode tahun ini, ini harus lebih kita rapihkan,” pungkasnya.