JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran transfer ke daerah (TKD) sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 863,5 triliun. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara.
Dia menuturkan, bahwa angka tersebut lebih tinggi dari target awal TKD yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 857,6 triliun.
“Alokasi Rp 863,5 triliun ini adalah 62,5 persen dari total APBD tahun 2024. Total APBD tahun 2024 itu adalah sebesar Rp 1.382 triliun,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa 2024, seperti dikutip Holopis.com, Senin (6/1).
Suahasil juga menjelaskan terkait rincian realisasi TKD selama periode 2023 hingga 2024, yakni Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 153,2 triliun atau turun 25,5 persen dari Rp 205,7 triliun. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) tercatat sebesar Rp 429,2 triliun atau naik 7,8 persen dari Rp 398 triliun.
Dana Alokasi Khusus (DAK) tercatat sebesar Rp 183,5 triliun atau meningkat 1,2 persen dari Rp 181,4 triliun. Otsus dan DIY tercatat Rp 19,7 triliun atau naik 5,8 persen dari Rp 18,6 triliun.
Selanjutnya realisasi Dana Desa tercatat Rp 70,9 triliun atau meningkat 1,5 persen dari Rp 69,9 triliun dan Insentif Fiskal tercatat Rp 7 triliun atau turun 11,4 persen dari Rp 7,9 triliun.
Suahasil menuturkan, bahwa TKD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. “Transfer ke daerah telah berperan penting dalam mendukung APBD, menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Suahasil.
Adapun untuk ringkasan output pemanfaatan anggaran TKD 2024, yakni sebagai berikut :
Bidang Pendidikan, untuk pembangunan 5.404 ruang kelas, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 43,7 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, BOP Kesetaraan 886 ribu siswa, serta Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,1 juta guru ASN.
Bidang Kesehatan untuk pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas, dan bantuan operasional KB untuk 4.317 Balai Penyuluh KB.
Bidang Pekerjaan Umum untuk penanganan jalan daerah 5.136,7 km, jembatan daerah 944 m, saluran air minum A 4 200.152 SR, sanitasi 2.616 SR serta jaringan irigasi 106.476,19 Hektare (Ha).
Perlindungan Sosial termasuk BLT Desa untuk 2,5 juta keluarga.