MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi haknya pada 2024. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto pun meradang, lantaran bisa saja tidak bisa membayar gaji tim Laskar Pelangi (Pelayan Publik Terintegrasi) yang dibentuknya.
Penyebabnya karena DBH yang diharapkan bisa digunakan membayar 7.000 anggota laskar tidak cair hingga tutup tahun. Padahal, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan tujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
Pada refleksi akhir tahun yang digelar Pemkota Makassar beberapa waktu lalu, wali kota yang akrab disapa Danny Pomanto itu meyebut, Pemprov Sulsel baru membayarkan DBH selama empat bulan, yang seharusnya sudah dibayarkan hingga akhir tahun.
“Dana Bagi Hasil kami itu, baru dibayar empat bulan. Kalau rata-rata Rp 30 miliar per bulan, berarti masih ada sekitar Rp 270 miliar yang belum dibayarkan, tapi kami sudah dijanjikan dibayarkan baru sampai Juni dulu, padahal itu hak kami yang sudah masuk dalam neraca keuangan Pemkot Makassar,” keluh Danny.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda menambahkan DBH merupakan dana transfer dari pusat lewat pemerintah provinsi yang masuk dalam pendapatan pemerintah daerah.
Jika Pemprov Sulsel tidak menyalurkan DBH, maka akan menjadi piutang bagi Pemkot Makassar. Menurutnya, penyaluran DBH yang tersendat sangat mempengaruhi program-program yang telah direncanakan.
“Karena kan pendapatan yang kita masukan untuk satu tahun, inikan termaksud DBH, artinya kalau tidak terbayarkan, kita akan mengevaluasi lagi program yang direncanakan,” tambah Zul.
DBH tersendat juga mempengaruhi pendapatan yang telah ditargetkan. “Pastinya pendapatan kita akan menurun, dan kita harus merasionalisasi beberapa program dan kegiatan, karena menurunnya pendapatan. Jadi kami menunggu pembayaran DBH karena telah di janji,” tegas Zul.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin mengakui, jika penyaluran DBH tidak maksimal tahun 2024.
Khusus untuk penyaluran DBH Kota Makassar, telah dibayarkan sampai dengan bulan April 2024, termasuk kurang salur tahun 2023 yang dibayarkan di 2024 dengan total Rp 210 miliar lebih.
“Kami mohon maaf kalau tahun ini belum bisa kami maksimalkan DBH Kabupaten/Kota, namun tahun 2025 akan kami coba untuk memaksimalkan Belanja DBH tersebut,” ucap Salehuddin.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh mengaku sudah mengkomunikasikan terkait DBH tersebut kepada kabupaten/kota, dan menyebut DBH 2025 suda bisa terbayar.
“Saya sudah komunikasi dengan bupati/wali kota, saya bersyukur karena yang dana bagi hasilnya belum transfer itu cukup japri saya,” sebutnya.
Zudan menyebut, memang ada bagian-bagian yang baru bisa dibayarkan di 2025, karena anggaran 2024 hanya bisa 12 bulan.
Sedangkan 2025 dengan fiskal yang lebih besar lagi, bisa anggarkan berbagai hal, termasuk membayar kewajiban Pemprov Sulsel yang sampai 15 bulan atau sampai 18 bulan sesuai dengan kewajiban yang belum bisa diselesaikan.
“Saya mohon maaf, karena sebagai Pj Gubernur belum bisa menyelesaikan semuanya. Sudah ada yang bisa kita selesaikan tetapi belum bisa 100%. Mudah-anan bisa diselesaikan oleh Pj Gubernur selanjutnya atau gubernur defenitif. Karena secara desain APBD 2025, sudah bisa kita anggarkan semua,” tutup Zudan.