JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan konsep ekonomi Pancasila menjadi panduan utama bagi pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Jakarta, Senin (30/12).
“Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang, wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila,” kata Prabowo, seperti dikutip Holopis.com.
Dia menerangkan, bahwa ekonomi pancasila merupakan penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme, bahkan yang terbaik dari ekonomi yang telah direncakan.
Namun kepala negara mengatakan, bahwa filosofi perekonomian bangsa Indonesia berbeda dari paham neoliberal yang kini mendominasi negara-negara Barat.
“Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, pendiri pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham itu,” ujarnya.
Menurut Presiden, Ekonomi Pancasila merupakan perpaduan antara keunggulan pasar bebas kapitalisme dengan ekonomi terencana yang mengutamakan asas kekeluargaan.
Pendiri negara menganut paham perekonomian berbasis asas kekeluargaan, di mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pengayom, pemimpin, pelopor, dan pengelola yang menjaga kekayaan bangsa.
Ia juga mengingatkan, bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi ada kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” katanya.
Presiden menambahkan bahwa semangat perencanaan sudah tertanam sejak era Presiden Soekarno dengan rencana pembangunan semesta delapan tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan lima tahun.
Tradisi ini, kata Prabowo, mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
