Tantang Hasto Bongkar Video Skandal Korupsi Elite : Jangan Cuman Gertakan Sambal
JAKARTA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung Hasto Kristiyanto untuk membuka video kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah elite politik dan pejabat publik.
Hal ini disampaikannya setelah melihat postingan salah satu juru bicara DPP PDIP Guntur Romli yang mengklaim Hasto siap membuka sejumlah video tentang skandal hukum jika Sekjen DPP PDIP tersebut dijebloskan ke dalam penjara gegara kasus Harun Masiku.
"Bagus, kalau memang Hasto punya video itu ya buka saja, biar jelas siapa saja yang bakal menemaninya mendekam di dalam penjara," kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (27/12).
Menurutnya, langkah tersebut sangat visioner, di mana Hasto akan membuka semua skandal hukum yang diklaim bisa menjerat banyak pejabat masuk penjara gegara kasus pelanggaran hukum.
Hanya saja ia mewanti-wanti kepada Hasto, agar memastikan videonya valid. Sebab, beberapa klaim yang pernah dinyatakan orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan validitasnya, bahkan ada yang sekadar framing hingga hoaks belaka.
"Yang penting sih videonya valid. Jangan sampai ini cuman gertakan sambal, apalagi hoaks. Bisa kena pasal tambahan tuh nanti. Selain di KPK, bisa diseret ke Kepolisian," tuturnya.
Sejumlah materi yang disampaikan Hasto menurut Habib sebagai konten hoaks adalah, klaim bahwa perolehan suara Pilpres 2024 untuk paslon Ganjar Pranowo - Mahfud MD adalah settingan yang sudah diatur sebelum pencoblosan berlangsung, yakni sebesar 16%.
Bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional, Hasto menyebut jika dirinya memiliki data scientific investigation untuk melegitimasi klaim data hasil exit poll dan quick count internal itu.
"Kalau kita ingat klaim dia di Liputan6 itu kan sampai detik ini tak bisa dibuktikan, bahwa 16% suara Ganjar-Mahfud itu hasil rekayasa yang disiapkan, bahkan ada pengaturan di server KPU katanya. Artinya ini satu hoaks yang dilakukan Hasto dengan kesadaran penuh dan direncanakan," tuturnya.
Hoaks selanjutnya adalah video Presiden Joko Widodo yang akan menggigit siapa pun melalui aparat penegak hukum. Narasi itu diciptakan Hasto sebagai upaya untuk menuding bahwa Presiden Jokowi akan melakukan intimidasi dalam konteks dukungan politik Pilpres 2024.
Padahal menurut Habib Syakur, video tersebut adalah pidato Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bogor pada tanggal 13 November 2019.
Di mana konteks yang disampaikan Presiden Jokowi adalah memberikan peringatan agar tidak ada aparat dan aparatur pemerintahan yang melakukan main belakang dan mengganggu investasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
"Hasto sengaja melakukan doorstop dengan wartawan, lalu menyampaikan hal itu, dan mengambil HP lalu memutarnya di hadapan wartawan. Artinya lagi, ini sesuatu yang diskenariokan oleh Hasto kan," tandasnya.
Yang teranyar, Hasto juga mengklaim bahwa sumber kekalahan calon kepala daerah yang diusung PDIP, khususnya di Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, gegara peran lembaga negara yang ia labeli sebagai "Partai Cokelat". Lagi-lagi menurut Habib Syakur, hal ini juga tidak bisa dibuktikan oleh Hasto secara pribadi maupun PDIP sebagai organisasi politik.
"Kemarin teriak-teriak parcok-parcok ikut terlibat di Pilkada sehingga calon-calon PDIP kalah. Ini juga klaim fatal yang sampai detik ini belum juga dibuktikan. Lagi-lagi ini klaim sepihak yang bisa berdampak pada disharmoni dan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada Polisi kita kan," tukas Habib Syakur.
Oleh sebab itu, ia menilai bahwa klaim Hasto memiliki sejumlah video yang berindikasi bakal membuat banyak elite dan pejabat publik terseret kasus korupsi patut untuk dipertanyakan kembali.
Sebab, sejumlah klaim Hasto menurut Habib Syakur tak ada yang dapat dibuktikan dengan baik dan bertanggung jawab.
"Ya saya sih pesimis saja kalau memang dia punya. Pun kalau benar dia punya, bagus dong. Antar pelanggar hukum saling buka kartu. Nanti akan ada seleksi alam siapa yang tersisa dan mereka yang patut kita harapkan untuk bisa membangun negeri ini lebih baik," tuturnya.
Patuh Proses Hukum
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini juga berharap agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera menangkap dan menahan Hasto Kristiyanto. Hal ini disampaikan mengingat KPK telah mengeluarkan 2 (dua) SPRINDIK (surat perintah penyidikan) terhadap Hasto Kristiyanto.
Di mana kedua Sprindik tersebut bermuatan penyidikan kasus praktik suap Hasto kepada eks komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Wahyu Setiawan dalam upaya PAW di lingkungan DPR RI Fraksi PDIP di periode 2019-2024.
Dan sprindik lainnya adalah penyidikan praktik obstruction of justice karena Hasto diduga melakukan perintangan dan penghalangan penanganan kasus hukum KPK terhadap Harun Masiku. Disebut-sebut, Hasto memerintahkan Harun Masiku mencelupkan ponselnya agar tidak terlacak oleh tim penyidik KPK dan memerintahkan salah satu kadernya itu untuk melarikan diri.
"Saya kira seharusnya KPK menangkap dan menahan Hasto. Ya tetap ada kekhawatiran dia melarikan diri seperti yang ia ajarkan kepada Harun Masiku bagaimana dia menghilangkan jejak dan melarikan diri," seru Habib Syakur.
Namun di sisi lain, ia juga memberikan kritik kepada Hasto Kristiyanto yang mengklaim mencontoh Presiden RI pertama yakni Soekarno yang siap dipenjara demi membela kebenaran dan demokrasi.
Menurut Habib Syakur, apa yang disampaikan Hasto salah kaprah dan tidak sesuai dengan konteks. Sebab menurutnya, Bung Karno siap dipenjara demi membela kepentingan bangsa dan negara dari rongrongan penjajah. Bukan siap dipenjara karena menyuap dan merintangi proses hukum terhadap pelaku tindak pidana dan kriminal.
"Saya kira Hasto sudah merendahkan derajat Bung Karno. Beliau itu bapak Proklamator kita, pejuang kemerdekaan. Bukan seorang penyuap KPU biar Harun Masiku bisa PAW kan. Lalu Bung Karno juga tidak menghalangi penegak hukum memproses hukum pelaku suap. Ini beda konteks dan penyesatan nalar," ketusnya.
Ketimbang membuat framing yang semakin menyesatkan dan menuding bahwa ada kekuatan besar yang menggerakkan KPK untuk menjerat Hasto sebagai tersangka, Habib Syakur menyarankan agar Sekjen DPP PDIP tersebut jantan menghadapi proses hukum. Sebab ia yakin, kasus ini tidak akan naik ke penyidikan jika tidak ada alat bukti yang cukup dipegang KPK sebagai dasar mereka meningkatkan status Hasto dari saksi menjadi tersangka.
"Hormati saja proses hukum. Ini bukan soal perjuangan demokrasi dan apa pun itu. Tapi ini soal penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Hasto," pungkasnya.