JAKARTA – Sekertaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menanggapi pro dan kontra kenaikan PPN 12% yang justru malah menyerang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Muzani mulanya menegaskan, berbagai kritik yang diberikan adalah sebuah sikap demokrasi yang harus diterima pemerintah.
“Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang wajar-wajar saja. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum presiden mengambil keputusan,” kata Muzani di Jakarta pada Senin (23/12).
Muzani pun menegaskan, Presiden Prabowo akan segera memberikan pandangan mengenai pro dan kontra tersebut dalam waktu dekat.
“Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan,” ujarnya.
Ketua MPR itu kemudian menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021.
“Undang-undangnya mengantarkan 12 persen naik Januari 2025. Undang-undangnya begitu. Jadi harus dinaikkan, tetapi apakah apa saja yang naik itu nanti akan dipelajari oleh Pemerintah,” ujar Muzani.
“Dan itu akan jadi masukan Pak Presiden, nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya,” tambahnya.
