MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto dibuat kesal sejumlah lurah dan Sekretaris Camat (Sekcam) di Makassar yang diduga terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dia pun berjanji akan menindak tegas lurah dan Sekcam tersebut. Ia juga mengecam keras temuan tersebut dan siap mengambil langkah hukum.
Kata Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu, dari total 17 teridentifikasi, 14 di antaranya adalah lurah, sementara yang lainnya merupakan Sekretaris Camat (Sekcam).
“Yang terdeteksi bukan hanya 10, tetapi sudah 14 lurah, total 17 orang termasuk beberapa Sekcam,” kata Danny Pomanto di kediamannya di Jalan Amirullah, dikutip Holopis.com, Jumat (6/12).
Danny mengaku sudah melaporkan secara lisan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, terkait temuan tersebut.
“Saya sudah menghadap secara lisan untuk diproses, saya menghadap Bima Arya kemarin, disampaikan untuk menjadi pembelajaran,” tegasnya.
Danny meminta arahan dari Bima Arya terkait apakah para ASN tersebut akan diproses secara hukum.
Bima Arya menegaskan bahwa mereka harus diproses agar memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi aparatur lainnya agar tidak terlibat dalam politik praktis.
“Saya bertanya apakah ini akan diproses atau tidak, kalau tidak, akan menjadi modus. Kalau diproses, tentu ada risikonya. Jawaban Wamen proses saja Pak, supaya jadi pembelajaran,” ucap Danny Pomanto mengutip hasil pertemuannya dengan Wamendagri Bima Arya.
Danny menyebut, jika terbukti bersalah, para lurah dan sekcam tersebut berisiko dipecat karena melanggar kode etik ASN.
“Risikonya bisa sampai dipecat, bukan hanya nonaktif atau nonjob, karena mereka terlibat dalam proses pemilu. Jika terbukti, saya mungkin akan memilih jalur independen untuk melaporkan mereka,” tegas Danny.
Sebelumnya, Danny Pomanto juga menemukan sekitar sepuluh lurah di Makassar yang diduga tidak netral dalam Pilkada.
Lurah-lurah ini diduga mendukung Paslon tertentu dalam Pemilihan Wali Kota Makassar.
“Jika ada unsur pemerintah yang terlibat dalam politik praktis, laporkan langsung kepada saya, meskipun saya sudah mendengar beberapa lurah terlibat,” ujar Danny Pomanto.
Beberapa lurah juga diduga menggunakan fasilitas pemerintah, seperti kantor lurah, untuk mendukung Paslon tertentu.
Danny menegaskan akan segera menindak tegas lurah yang tidak netral selama Pilkada serentak ini.
“Saya dengar ada kantor lurah yang dijadikan markas untuk Paslon tertentu, saya pastikan akan mengambil tindakan,” tegas Danny Pomanto.
Selain itu, beberapa pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terdeteksi mendukung paslon tertentu, menurut laporan yang diterima Danny.
“Termasuk perangkat OPD, ada yang terlihat mendukung paslon tertentu. Ada saksi-saksi kok, semuanya ditekan. Saya sebagai wali kota tidak pernah memaksa orang,” ujarnya.
