JAKARTA – KPK telah melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada Senin 2 Desember 2024.
Setidaknya, ada 4 (empat) orang pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru dan 1 orang dari pihak swasta yang dijaring dalam OTT tersebut.
Mereka berinisial RM, IP, AL, NF, serta seorang pihak swasta.
Berdasarkan informasi yang diterima, kasus yang melatarbelakangi OTT KPK tersebut adalah pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sampah dan mekanisme pengadaan pihak ketiga untuk tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru Riau. Pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara di wilayah tersebut.
“Benar KPK telah melakukan operasi tangkap tangan. Terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau,” kata wakil ketua KPK, Nurul Ghufron hari ini.
Namun, Ghufron tak menjelaskan identitas dan pejabat tersebut. Ghufron mengatakan penyidik masih melakukan pemeriksaan.
“Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1×24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun satu pihak Pemko Pekanbaru yang ditangkap adalah benar Pj Walikota Pekanbaru yakni Risnandar Mahiwa. Hal ini dibenarkan oleh wakil Ketua KPK lainnya yakn Johanis Tanak.
“Benar, penangkapan terjadap Pj Walkot Pekanbaru,” ucapnya.
Diketahui, bahwa sebelum diamanatkan menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar merupakan Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Dalam jabatannya di Kemendagri tersebut, pria kelahiran Luwuk, 6 Juli 1963 ini juga merangkap jabatan Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
