JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Totok Hariyono mengajak para Generasi Z (Gen Z) menjadi penggerak perubahan menuju politik yang lebih bersih dan inklusif di era digital.
Hal itu disampaikannya dalam Kuliah Tamu bertema “Peran Gen-Z Menuju Tatanan Politik di Era Digital” di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Jumat (22/11).
Menurutnya, anak muda generasi Z memiliki karakteristik unik, yaitu adaptif terhadap teknologi. Sehingga diharapkan dapat menjadi motor penggerak demi terwujudnya tatanan politik yang berintegritas.
“Platform digital bukan hanya alat untuk berinteraksi, tetapi juga sarana efektif untuk mendukung tatanan politik yang berintegritas. Ini adalah peluang besar sekaligus tantangan bagi kita semua,” ujar Totok, yang dikutip Holopis.com di Jakarta.
Dia menjelaskan perkembangan teknologi telah mengubah tatanan politik global, termasuk dalam konteks Pemilihan. Era digital membawa peluang bagi masyarakat, khususnya Generasi Z, untuk lebih aktif berpartisipasi dalam politik melalui platform digital.
“Generasi Z memiliki kemampuan luar biasa dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi. Namun, mereka juga harus bijak dalam menyaring informasi untuk menghindari dampak negatif dari disinformasi dan manipulasi, seperti penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi hingga mengarahkan opini publik dengan cara yang tidak etis,” paparnya.
Totok lantas menjelaskan ihwal pentingnya pengawasan berbasis digital oleh mahasiswa. Dia mendorong peran aktif mahasiswa dalam mendeteksi dan melaporkan pelanggaran selama pemilihan, baik secara langsung maupun melalui media digital.
Terakhir, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu juga menyebutkan bagaimana berkontribusi langsung dalam membangun Pilkada yang berintegritas, “Cara paling mudah adalah tolak politik uang, dan jadilah agen anti-politik uang” tegasnya.
Sebagai penutup, dengan mengutip amanat Bung Karno, Totok mengingatkan bahwa demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang sempurna, “Pemilihan umum adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, bahwa pada kegiatan ini juga dilakukan dua penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bawaslu dengan Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun, serta menjadi forum ilmiah yang mempertemukan penyelenggara pemilu, akademisi dan praktisi, guna membahas tantangan dan peluang dunia politik di tengah digitalisasi, khususnya bagi Generasi Z.
