JAKARTA – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melakukan kunjungan audiensi ke Kementerian Hak Asasi Manusia RI. Mereka pun diterima langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai.
Sekjen PB SEMMI, Ahmad Marzuki Toekan mengatakan bahwa pihaknya sebagai anak kandung ideologi dari Syarikat Islam menyatakan dukungan dan kesiapannya berkolaborasi dengan kemerinterian hak asasi manusia.
“Kami jajaran PB SEMMI selain mengucapkan selamat atas jabatan yang diemban pak Natalius Pigai sebagai Menteri HAM tentu mengawal serta mendukung beliau sampai periode jabatan selesai tahun 2029,” Ujar Ahmad Marzuki Toekan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Kamis (21/11).
Pria yang disapa Enol ini juga menegaskan organisasinya mengawal penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh stakeholder Kementerian termasuk Kementerian HAM.
Dalam pertemuan tersebut, PB SEMMI melalui Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PB SEMMI, Gurun Arisastra mengatakan mengusulkan 3 (tiga) hal sebagai bagian menjalin kerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai bentuk turut serta berkontribusi atas pembangunan hak asasi manusia di Republik Indonesia.
“Kita telah usulkan 3 (tiga) hal pada pak Menteri, pertama yakni kerja sama bentuk penyuluhan atau sosialisasi bidang HAM pada masyarakat, kedua yakni kerja sama bantuan hukum atas masalah-masalah HAM di masyarakat, ketiga mendukung lahirnya Universitas HAM di Indonesia sebagai pusat studi HAM pertama di dunia,” ujar Gurun.
Natalius Pigai sebagai Menteri HAM RI menerima dan mendukung kerja sama kolaborasi dengan PB SEMMI. Ia berharap Kementerian Hukum dan PB SEMMI bisa berkolaborasi untuk menjalankan tugas-tugas besar negara tersebut.
“Kami sampaikan terima kasih kepada adik adik, PB SEMMI merupakan anak kandung dari Syarikat Islam, saya tahu ini organisasi Islam yang termasuk organisasi besar dan bersejarah, ini melahirkan banyak pemimpin hebat di Indonesia bahkan dunia,” kata Natalius Pigai.
Sebab kata dia, pemerintah memang tidak bisa kerja sendiri. Perlu ada peran-peran penting semua kalangan untuk bisa menjalankan visi misi dan program kerja yang telah disusun.
“Tentu kami kementerian hak asasi manusia akan libatkan peran serta seluruh civil society termasuk PB SEMMI untuk kemajuan hak asasi manusia di Republik Indonesia,” pungkasnya.
