Dalam era globalisasi yang semakin dinamis dan pesatnya perkembangan teknologi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan telah menjadi aspek fundamental dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Negara-negara maju telah lama menjadikan riset sebagai ujung tombak untuk mendorong inovasi dan menyediakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Bagi Indonesia, perhatian terhadap riset dan inovasi menjadi semakin penting, terlebih ketika visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 menggema sebagai cita-cita besar untuk membawa negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia melalui kebijakan pembebasan bea masuk dan cukai bagi barang-barang yang digunakan dalam penelitian memegang peranan krusial. Kebijakan ini bertujuan untukmengurangi hambatan biaya yang seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan riset, terutama bagi para peneliti yang membutuhkan alat dan bahan tertentu yang hanya dapat diperoleh dari luar negeri.
Bea masuk adalah pajak yang dikenakan atas barang impor, sementara cukai adalah pungutan yang diterapkan pada barang-barang tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan atau lingkungan.
Dalam konteks dunia riset, kedua jenis pungutan ini bisa menjadi penghalang signifikan, meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penelitian. Pembebasan bea masuk dan cukai bagi barang-barang yang digunakan untuk penelitian, yang diatur dalam PMK Nomor 200/PMK.04/2019, hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa peneliti memiliki akses yang lebih mudah dan lebih terjangkau terhadap alat-alat yang dibutuhkan untuk menciptakan inovasi. Pembebasan ini bukan hanya menurunkan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
Namun, di balik kebijakan ini, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah terbatasnya kapasitas riset itu sendiri. Menurut Prof. Stella Christie, seorang ilmuwan terkemuka dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia, riset di Indonesia masih menghadapi banyak keterbatasan, salah satunya adalah minimnya infrastruktur dan fasilitas penelitian yang memadai. Dalam sebuah wawancara, Prof. Stella mengungkapkan, “Keterbatasan fasilitas riset dan akses terhadap alat penelitian yang canggih menjadi salah satu hambatan utama yang memperlambat kemajuan riset di Indonesia.” Pernyataan ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pembebasan bea masuk, tetapi juga pada penguatan infrastruktur dan pendanaan riset di tingkat nasional.
Dalam implementasinya, pembebasan bea masuk dan cukai bagi barang penelitian yang diperlukan oleh lembaga riset, seperti universitas dan lembaga swasta terakreditasi, dapat meningkatkan efektivitas riset di Indonesia. Permohonan pembebasan ini memerlukan persyaratan yang jelas dan sistem pengajuan yang telah ditetapkan, di mana lembaga riset harus mengajukan daftar barang yang akan diimpor, proposal penelitian, serta surat rekomendasi dari instansi terkait, seperti kementerian riset atau universitas. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor benar-benar digunakan untuk kegiatan penelitian yang sah dan terverifikasi.
Walaupun prosedur ini membantu memastikan penggunaan barang yang tepat sasaran, sering kali proses administratif yang panjang dan rumit menjadi penghalang bagi peneliti, yang membutuhkan efisiensi dalam proses verifikasi dan pengajuan. Meski demikian, ada banyak manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini. Pembebasan bea masuk dan cukai dapat menekan biaya pengadaan alat-alat riset, yang sering kali harus diimpor karena keterbatasan ketersediaan di pasar domestik. Hal ini memungkinkan anggaran yang ada dialokasikan untuk riset yang lebih dalam dan komprehensif. Dengan mempermudah akses terhadap alat dan bahan riset, peneliti dapat lebih fokus pada tujuan inovatif mereka, tanpa harus khawatir mengenai kendala biaya.
Pembebasan bea masuk dan cukai ini juga membuka jalan bagi riset yang lebih terarah di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, teknologi, hingga pertanian, yang kesemuanya berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Namun, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tantangan tersebut tidak hanya berkutat pada pembebasan bea masuk dan cukai. Selain itu, ada keharusan untuk meningkatkan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem riset yang lebih baik. Penekanan pada infrastruktur riset yang lebih baik dan sistem pendanaan yang lebih transparan dan efisien akan sangat mendukung kemajuan riset di Indonesia. Beberapa solusinya mencakup penguatan program hibah riset, pengurangan birokrasi dalam pengajuan bea masuk, serta peningkatan kapasitas peneliti lokal melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi terbaru.
Secara keseluruhan, pembebasan bea masuk dan cukai untuk barang penelitian merupakan kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia untuk mempercepat proses riset dan inovasi. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Stella, memperkuat riset bukan hanya soal akses terhadap barang dan bahan, tetapi juga memperbaiki ekosistem riset secara keseluruhan.
Indonesia harus memastikan bahwa seluruh elemen riset – dari pendanaan, infrastruktur, hingga kebijakan yang mendukung – bekerja secara sinergis untuk menciptakan inovasi yang dapat mengangkat negara ini menjadi salah satu pemain utama di kancah global pada tahun 2045. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat benar-benar mencapai tujuan Indonesia Emas, sebuah negara yang kuat, maju, dan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif.
