HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian mengklaim bakal mengikuti permintaan dari komisi II DPR RI untuk menghentikan sementara penyaluran bansos (bantuan sosial) jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat mengikuti rapat bersama komisi II DPR RI pada Selasa (12/11). Tito pun berdalih bahwa keputusan tersebut adalah berdasarkan permintaan para legislator di DPR RI.
Tito mengatakan kebijakan itu perlu menunggu persetujuan dari Komisi II DPR. Jika telah disetujui, kata dia, pemerintah langsung akan menjalankan.
“Terima kasih, ini berarti bola panasnya dari Komisi II. Kami tinggal kami smash saja. Tinggal buat surat edaran,” kata Tito dalam keterangannya.
Oleh karena itu, mantan Kapolri itu memastikan bahwa pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran perihal penghentian sementara bansos.
“Dan surat edaran, Pak, yang kemarin diminta, kami setuju. Kemarin Pak Bima Arya, wamen, menyampaikan bahwa teman-teman Komisi II minta agar distribusi bansos untuk ditunda sampai dengan pilkada. Kami setuju Pak, langsung setuju sekali,” tegasnya.
Kendati demikian, Tito meminta kebijakan tersebut dilakukan pengecualian untuk wilayah dengan kondisi tertentu.
“Kecuali daerah yang memang membutuhkan bansos karena bencana kayak Sikka. Di sana ada lebih 12 ribu orang nggak mungkin juga nggak kita kasih bansos, kemudian daerah lain,” tukasnya.
Sementara itu, Wakil Mendagri Bima Arya memastikan bahwa penghentian sementara bansos itu akan segera disampaikan dalam waktu secepatnya.
Bima Arya mengatakan penghentian bansos ini sampai pilkada selesai pada 27 November 2024. Bansos akan diberikan lagi sehari setelahnya.
“Setelah tahapan pilkada, setelah tanggal 27,” kata Bima Arya.
Bima Arya menyebut ada pengecualian pendistribusian bansos itu. Ia menyebut bansos tetap diedarkan bagi daerah yang terdampak bencana.
“Yang kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang lain ditunda dulu,” ujar Bima.
