HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN Syarif Hidatarullah) Adi Prayitno menyarankan agar Menteri HAM Natalius Pigai menunjukkan saja kinerjanya sebagai utusan Presiden Prabowo untuk mengurus kementerian pecahan Kemenkumham itu.
Hal ini disampaikan Adi untuk merespons keinginan Natalius Pigai agar kementeriannya diberikan tambahan budget dari Rp64 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
“Mestinya kerja dulu Pak menteri. Baru ngomong anggaran nambah,” kata Adi dalam tulisannya di akun X pribadi @Adiprayitno_20 seperti dikutip Holopis.com, Jumat (1/11).
Jika memang kinerja Pigai beserta para jajarannya di Kementerian HAM sudah sangat maksimal, namun faktanya anggarannya kurang, maka pengajuan penambahan anggaran bisa dianggap masuk akal.
“Efektif efesien itu artinya anggaran terbatas, staf terbatas, anak buah terbatas, tp hasil maksimal,” ujarnya.
Ia khawatir jika keinginan Pigai untuk menambah anggaran hingga Rp20 Triliun disetujui DPR dan Kementerian Keuangan, maka dikhawatirkan bakal memicu pemborosan belaka. Terlebih uang sebanyak itu bukan bilangan yang sedikit.
“Kalau segala sesuatu jumbo, itu tak efektif namanya, tapi pemborosan,” tutur Adi.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Kementerian Hukum dan HAM saat ini telah dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian. Antara lain ; Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipimpin Natalius Pigai, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Agus Andrianto.
Salah satu kementerian baru yang saat ini tengah menjadi sorotan publik adalah Kementerian HAM, di mana Natalius Pigai protes dengan anggaran yang dialokasikan untuk kementeriannya terlalu kecil yakni sebesar Rp64,855 miliar.
Pigai pun mengusulkan agar anggaran untuk kementeriannya dirombak dan diubah menjadi Rp20 triliun karena banyak kebutuahan yang harus dikerjakan dan membutuhkan alokasi anggaran lebih besar.
“Rombak itu. Dari Rp 20 T (pagu anggaran) cuma Rp 64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia,” ujar Natalius Pigai saat acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10).
Pigai mengatakan ingin anggaran Rp 20 triliun jika negara menyanggupi. Hal itu agar pekerjaan membangun di bidang HAM dapat maksimal.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun. Pigai bisa bangun. Saya ini orang pekerja lapangan. Kalau negara punya anggaran, saya maunya Rp 20 triliun,” sebutnya.
