HOLOPIS.COM, JAKARTA – Natalius Pigai mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan hobinya sebagai aktifis sejak masih sebagai mahasiswa. Saat ini, Natalius Pigai justru berkesempatan untuk menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM).
Pria kelahiran Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada 28 Juni 1975 ini pun terbilang memulai kariernya dari nol sebelum segala jabatan yang pernah diembannya.
Natalius Pigai mengaku pernah merasakan kerasnya hidup di jalanan, bahkan sampai menjadi Juru Parkir di Kementerian Transmigrasi RI.
Setelah lulus dari sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta. Ia langsung memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah hingga akhirnya mengabdikan diri menjadi ASN selama 15 tahun di Kemenakertrans.
Pigai juga dikenal menjadi seorang aktivis di Yayasan Sejati yang berfokus pada hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh. Setahun sebelumnya, ia juga bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang menaruh perhatian pada perjuangan hak-hak petani.
Sebagai putra asli Papua, ia juga terlibat dan aktif di Lembaga Studi Renaissance. Di lembaga itu, ia menjabat sebagai ketua sejak 1998 hingga 2000.
Pigai tak hanya dikenal sebagai aktivis. Pria yang pernah menempuh pendidikan nonformal, yaitu pendidikan statistika, di Universitas Indonesia, ini pernah menjabat staf khusus menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1999-2004. Saat itu ia bekerja di bawah Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea.
Ia juga sempat dipercaya sebagai pemandu dialog interaktif di TVRI pada 2006-2008. Kemudian, pada 2010, ia dipercaya untuk menjadi Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Jabatan itu ia emban hingga 2012.
Setelah itu, ia tercatat menjadi anggota Komnas HAM pada 2012 hingga 2017. Di Komnas HAM, Pigai ditugasi sebagai komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Ia bertugas memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar HAM.
Selain itu, Pigai juga berwenang untuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.
Dengan pengalaman Pigai tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian HAM pada 2024-2029. Sebagai Menteri HAM, Pigai akan fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di Indonesia, termasuk terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Dalam menjalankan tugasnya, Pigai didampingi oleh wakil menteri, Mugiyanto, yang juga dekat dengan aktivisme HAM.
