HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai bahwa ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menyebut kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Subianto jauh dari semangat anti korupsi.
Menurutnya, situasi saat ini tidak bisa dijadikan barometer bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih cenderung korupsi.
“Terlalu dini kita menuduh pemerintahan Prabowo Gibran tidak komitmen pada pemberantasan korupsi,” kata Habib Syakur saat dihubungi Holopis.com, Sabtu (26/10).
Saat ini justru masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintahan Prabowo bahwa mereka akan amanah dan takut korupsi. Apalagi jika melihat gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan patriotik, masih ada harapan besar bahwa Prabowo Subianto masih komitmen dengan semangat anti korupsinya.
“Kita sudah dengat pidato pak Prabowo, kemudian paparan awal saat pimpin rapat paripurna kabinet perdana, kita masih melihat beliau komitmen. Siapa pun yang berpotensi korupsi pasti ditandain, diatensi, dievaluasi. Justru kita harus dukung beliau, jangan lemahkan beliau,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur juga mengatakan bahwa besaran komposisi kementerian di Kabinet Merah Putih tidak berarti korupsi. Besar kecilnya struktur kabinet justru memberikan dampak yang lebih fokus bagaimana pemerintah mengelola negara dan rakyatnya.
“Tidak dong, mau kabinet kurus atau gemuk, kalau memang pelakunya koruptif ya korupsi aja. Justru kalau kabinet dipecah begini akan lebih detail fokusnya. Misal menkumham sekarang dipecah sektor hukum saja dan HAM ada yang fokus sendiri. Jadi menterinya bisa fokus pada bidangnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Hal ini disampaikan oleh Divisi Kampanye ICW Tibiko Zabar yang menyoroti komposisi Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Menurut Biko, gendutnya kabinet Prabowo Gibran akan membuat keuangan negara tidak efisien. Banyak sekali pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dipersingkat.
“Pemerintah perlu mengelola anggaran negara dengan lebih efektif dan efisien serta minim ongkos birokrasi,” kata Biko, Sabtu (26/10).
Kemudian, Biko juga mengatakan jika ICW pun menilai pemilihan menteri dan wakil menteri mengabaikan integritas dan catatan hukum, terutama terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.
“Berdasarkan penelusuran ICW, terdapat sejumlah anggota kabinet dengan rekam jejak pernah diperiksa, bahkan disebut-sebut menerima uang korupsi dalam fakta persidangan,” jelasnya.
