HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Nasdem mengaku tidak terima dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia perihal adanya tukar guling di jabatan ketua MPR RI.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan, pernyataan Bahlil justru menjadi pemicu kerusakan koalisi yang telah terjalin selama ini.
“Pernyataan semacam ini bisa mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh ketua umum partai anggota koalisi,” kata Viktor di Jakarta pada Kamis (24/10).
Padahal, Viktor meyakini bahwa nama Ahmad Muzani terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan bukan hasil kesepakatan sepihak dengan partai Golkar.
“Proses pemilihan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat,” tegasnya.
Menurut ia, mekanisme pemilihan ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11. Pasal itu menyatakan pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.
“Dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang paripurna,” tambahnya.
Untuk itu, ia pun mengingatkan partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah agar tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan demi menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Kekompakan dan kerja sama serta soliditas adalah kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Prabowo-Gbran lima tahun ke depan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa dirinya sukses tawar-menawar dengan Prabowo Subianto untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang cukup banyak di Kabinet Merah Putih.
Dalam sambutannya di acara Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (21/10), Bahlil sesumbar bahwa dirinya akan buka-bukaan.
“Nah karena sudah terjadi, saya buka semuanya saja,” ucap Bahlil pada malam itu.
Bahlil mengklaim adana pertukaran jatah kursi delapan kursi menteri dengan jabatan Ketua MPR itu tak lepas dari peran mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Padahal, sebelumnya Golkar di awal hanya diberikan jatah lima kursi menteri dalam kabinet, termasuk dirinya yang menjabat sebagai ketua umum partai. Mendapatkan jatah seperti itu, Bahlil yang merasa sudah berhasil menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu menolak tawaran tersebut.
“Kalau saya jadi Ketum Golkar kemudian jadi menteri mengambil jatah Ketum Golkar, berarti saya tidak memboboti Golkar, tapi saya kemudian mengurangi jatah Golkar. Saya nggak mau,” bebernya.
Lobi-lobi pun terus berlanjut hingga kursi menteri yang akan didapat oleh Partai Golkar disepakati berjumlah enam kursi.
Selain itu, dia mengatakan bahwa mantan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun tetap dipertahankan untuk menjadi menteri karena memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga kursi menteri bertambah menjadi tujuh.
Dan yang terakhir, menurutnya kursi Ketua MPR RI pun ditukar hingga menjadi jatah Partai Gerindra yang ia sebut sebagai partai sahabat. Dengan begitu, menurutnya jumlah menteri yang menjadi jatah bagi partai Golkar berjumlah delapan menteri.
“Alhamdulillah jadi menjadi delapan. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita mengabdi kepada pemerintahan,” ujarnya.
