Komisi VI
Ruang lingkup: perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, BUMN.
Mitra kerja:
- Kementerian Perdagangan,
- Kementerian BUMN,
- Kementerian Koperasi,
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam),
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS),
- Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
Komisi VII
Ruang lingkup: perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi.
Mitra kerja:
- Kementerian Perindustrian,
- Kementerian Pariwisata,
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif,
- Kementerian UMKM,
- Badan Standardisasi Nasional (BSN),
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI),
- Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI),
- Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Komisi VIII
Ruang lingkup: agama, sosial, dan perempuan dan anak.
Mitra kerja:
- Kementerian Agama,
- Kementerian Sosial,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI),
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),
- Badan Wakaf Indonesia (BWI),
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Komisi IX
Ruang lingkup: kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Mitra kerja:
- Kementerian Kesehatan,
- Kementerian Ketenagakerjaan,
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI,
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan),
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),
- Badan Gizi Nasional.
Komisi X
Ruang lingkup: pendidikan, olahraga, riset.
Mitra kerja:
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
- Kementerian Kebudayaan,
- Kementerian Pemuda dan Olahraga,
- Perpustakaan Nasional (Perpusnas),
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
- Badan Pusat Statistik.
Komisi XI
Ruang lingkup: keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.
Mitra kerja:
- Kementerian Keuangan,
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Bank Indonesia (BI),
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
- Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
- BUMN (PMN dan Privatisasi).
Komisi XII
Ruang lingkup: ESDM, lingkungan hidup, dan investasi.
Mitra kerja:
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan,
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),
- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas),
- Dewan Energi Nasional (DEN),
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
- Badan Informasi Geospasial (BIG).
Komisi XIII
Ruang lingkup: reformasi, regulasi, dan HAM.
Mitra kerja:
- Kementerian Hukum,
- Kementerian HAM,
- Kementerian Sekretariat Negara,
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
- Komnas HAM,
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),
- Sekretariat Jenderal DPD RI,
- Sekretariat Jenderal MPR RI,
- Kantor Staf Presiden (KSP).
Badan Anggaran DPR RI
Mitra kerja:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,
- Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan,
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat,
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
