HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengingatkan kewajiban menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih atau setingkatnya yang baru dilantik untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Para pembantu presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu diingatkan untuk segera melaporkan kekayaannya.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 02 tahun 2020, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik,” ucap Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam Keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (22/10).
“Oleh karena itu, bagi Menteri dan Wakil Menteri yang telah dilantik dan belum menyampaikan LHKPN pada periode Tahun 2024 ini, maka agar dapat menyampaikan LHKPN nya sesuai jangka waktu tersebut,” kata Budi menambahkan.
Sedangkan bagi Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik pada Tahun 2025. Dikatakan Budi, pihaknya siap membantu ataupun melakukan pendampingan penyampaian LHKPN jika dalam pengisiannya mengalami kendala.
“Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat melalui https://elhkpn.kpk.go.id,” tutur Budi.
Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dikatakan Pahala, setiap penyelenggara negara berkewajiban menyampaikan LHKPN nya dengan jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik.
Sementara bagi mereka yang sudah melapor hanya perlu melaporkannya kembali secara periodik seperti yang sudah dilakukan.
“Yang belum lapor maksimal tiga bulan setelah dilantik harus lapor,” kata Pahala Nainggolan.
Diketahui, Presiden Prabowo telah mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, dan kepala badan di dalam kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Berikut daftar menteri dalam Kabinet Merah Putih:
Menteri Koordinator
1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
2. Menteri Koordinator Bidang Hukum Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
6. Menteri Kordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
8. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
10. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
11. Menteri Luar Negeri: Sugiono
12. Menteri Agama: Nasaruddin Umar
13. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
14. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
15. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
16. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
17. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
18. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
19. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
20. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
21. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
22. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
23. Menteri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI: Abdul Kadir Karding
24. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
25. Menteri Perdagangan: Budi Santoso
26. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
27. Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
28. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
29. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
30. Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
31. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
32. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
33. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
34. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
35. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
36. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
37. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
38. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
39. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
40. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
41. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol
42. Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
43. Menteri Koperasi: Budi Arie
44. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
45. Menteri Pariwisata: Widianti Putri
46. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
47. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
48. Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Wakil menteri Kabinet Merah Putih:
1. Wamen Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
2. Wamen Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
3. Wamen Setneg: Bambang Eko Suhariyanto, Juri Ardiantoro
4. Wamendagri: Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk
5. Wamenlu: Armanatha Nasir, Anis Matta, Arief Hafas Oegroseno
6. Wamenhan: Donny Ermawan Taufanto
7. Wamenag: Romo Syafii
8. Wamen Hukum: Eddy Hiariej
9. Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmi Karim
10. Wamen HAM: Mugianto
11. Wamenkeu: Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, Anggito Abimanyu
12. Wamen Dikdasmen: Fajar Riza Ul Haq, Atip Latifulhayat
13. Wamen Dikti Sains dan Teknologi: Fauzan, Stella Christie
14. Wamen Kebudayaan: Giring Ganesha
15. Wamen Kesehatan: Dante Saksono
16. Wamensos: Agus Jabo Priyono
17. Wamenaker: Imanuel Ebenezer
18. Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI: Christina Aryani, Zulfikar Ahmad Tawalla
19. Wamenperin: Faisol Riza
20. Wamendag: Dyah Roro Esti Widya Putri
21. Wamen ESDM: Yulliot
22. Wamen PU: Diana Kusumastuti
23. Wamen PR: Fahri Hamzah
24. Wamendes: A Riza Patria
25. Wamen Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
26. Wamenhub: Suntana
27. Wamen Kominikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo, Nezar Patria
28. Wamentan: Sudaryono
29. Wamen Kehutanan: Sulaiman Umar
30. Wamen KKP: Didiet Herdiawan
31. Wamen ATR/BPN: Ossy Dermawan
32. Wakil Bappenas: Febrian Alfianto Ruddyard
33. Wamen PAN-RB: Purwadi
34. Wamen BUMN: Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma’ruf, Dony Oskaria
35. Wakil BKKBN: Isyana Bagoes Oka
36. Wamen Lingkungan Hidup: Diaz Hendropriyono
37. Wamen Investasi Hilirisasi : Todotua Pasaribu
38. Wamenkop: Feri Joko Juliantono
39.Wamen UMKM: Helvi Yuni Moraza
40. Wamen Pariwisata: Ni Luh Puspa
41. Wamen Ekonomi Kreatif: Umar BA
42. Wamen PPA: Veronica Tan
43. Wamenpora: Taufik Hidayat
44. Wakil KSP: Qodari
Adapun Kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi Menko:
1. Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
2. Kepala BIN: Muhammad Herindra
3. Kepala Staf Kepresidenan: Letjen (Purn) AM Putranto
4. Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi
5. Sekretaris Kabinet: Teddy indrawijaya
