HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) Gurun Arisastra berharap komposisi Menteri pada Pemerintahan Prabowo Subianto diisi pula oleh kalangan profesional, dan bukan hanya dari kalangan politisi.
“Kita berharap para Menteri bukan hanya dari kalangan politisi, tetapi juga diisi oleh kalangan profesional,” ujar Gurun Arisastra kepada Holopis.com di Jakarta, Senin (14/10).
Gurun mengatakan komposisi Menteri dari kalangan profesional tersebut sebagai bentuk keadilan dalam komposisi kekuasaan yang akan dijalankan oleh Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 itu.
“Kami melihat pentingnya kalangan profesional mengisi pos menteri itu wujud keadilan bernegara, artinya siapa pun anak bangsa berhak berperan serta mengabdi mengisi posisi menteri, bukan hanya politisi,” ujarnya.
Gurun menilai menteri dari kalangan profesional yang layak masuk kabinet Prabowo Gibran adalah Natalius Pigai. Apalagi sepak terjangnya sebagai aktivis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) juga cukup mentereng.
“Pak Natalius Pigai layak jadi Menteri Kabinet Prabowo Gibran,” tuturnya.
Terlebih, Natalius juga bisa menjadi representasi masyarakat Papua yang akan menjadi bagian dari struktur kepemimpinan eksekutif di tingkat nasional itu.
“Beliau tokoh nasional asal Papua yang cerdas, tidak memiliki rekam jejak yang buruk, tidak pernah korupsi, tidak pernah dipidana, artinya beliau punya integritas dan kesetiaan terhadap bangsa, serta kesetiaan terhadap Prabowo sejak Prabowo Subianto berkali kali maju capres tahun 2014,” paparnya.
“Natalius Pigai sebagai Aparatur Sipil Negara selama 15 tahun, staf khusus menteri tenaga kerja 1999-2004, lalu komisioner Komnas HAM 2012-2017, tentu ini rekam jejak yang sangat perlu dipertimbangkan,” sambung Gurun.
Sebelumnya diketahui, bahwa Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang dipanggil oleh Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin sore.
Usai bertemu dengan Prabowo secara langsung, Natalius menyatakan bahwa dirinya hanya diminta untuk membantu pemerintahan nanti setelah Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024.
“Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum Bapak ngomong sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh (menyampaikan lebih awal -red),” ujarnya.
