HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, bahwa tidak semua kebijakan strategis darinya dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat, dimana banyak kebijakan yang diambilnya menuai kritikan dan juga penolakan dari banyak pihak.
“Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui caption unggahan di akun Instagram resminya @jokowi.
Dia pun, mencontohkan salah satu kebijakannya yang menuai kritikan publik adalah saat pemerintahan di bawah kepemimpinannya memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM untuk membangun berbagai infrastruktur.
“Contohnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 RI itu membuat langkah besar dengan memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
Upaya memangkas subsidi BBM hingga lebih dari 80 persen itu dilakukan agar pemerintah bisa mengalihkan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.
Kala itu, Jokowi melakukan reformasi sehingga menciptakan ruang fiskal sekitar US$15 miliar per tahun yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
“Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal, dan meningkatkan daya saing Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya sektor logistik, Jokowi juga memamerkan kebijakan lainnya yang dikritisi sejumlah pihak. Namun pada akhirnya justru memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional, yakni kebijakan hilirisasi.
“Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar,” ujar Jokowi.
Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi di bidang hilirisasi telah mencapai Rp181,41 triliun sepanjang semesteri I/2024 ditopang sektor mineral.
Pada periode Januari-Juni 2024 tercatat realisasi investasi untuk smelter mineral telah mencapai angka Rp114,1 triliun, yang mencakup investasi dari komoditas nikel, tembaga bauksit, timah.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, bahwa kebijakan hilirisasi yang menjadi senjata andalan Jokowi itu telah membuka lebih dari 200.000 lapangan pekerjaan sejak tahun 2019 lalu.
Untuk itu, Jokowi pun mengajak semua pihak untuk mendukung pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang mengusung konsep keberlanjutan dari pemerintahan yang dimpimpinnya saat ini.
“Saya mengajak semua untuk bersinergi membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.
