HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyoroti terkait banyaknya aplikasi kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah (pemda) yang ada saat ini.
Menurutnya, benyaknya aplikasi tersebut membuat rakyat kesulitan mendapatkan pelayanan yang ideal. Terlebih kata dia, ada lebih dari 27.000 aplikasi K/L maupun pemerintah yang tidak saling terhubung satu sama lainnya.
Adapun hal tersebut diungkapkan Azwar Anas seusai meneken kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya membangun sistem birokrasi yang ideal dan efektif.
“Bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pembangunan sistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, lebih kredibel, dan berdampak,” kata Azwar Anas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/9), seperti dikutip Holopis.com.
Azwar Anas menyampaikan, salah satu hal yang ingin diperkuat melalui kerja sama ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), demi mewujudlkan birokrasi lebih transparan.
Dalam kesempatan itu, Azwar Anas juga menekankan terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewanti-wanti agar tidak ada lagi belanja aplikasi. Sebab, terlalu aplikasi justru akan membuat rakyat kesulitan.
“Arahan Pak Jokowi tidak boleh lagi belanja aplikasi karena sekarang hampir tiap inovasi memunculkan aplikasi baru. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat bukan semakin mudah mendapatkan layanan, tetapi semakin sulit karena banyaknya aplikasi yang dibuat,” ungkap Azwar Anas.
Oleh karena itu, pihaknya bersama KPK mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pengintegrasian aplikasi yang saat ini terhitung sebanyak 27.000 lebih aplikasi tidak saling terhubung.
Berkaca dari negara lain, sudah ada yang membuat government technology (govtech). Indonesia pun berencana untuk merilis govtech INA digital dalam waktu dekat.
“Sekarang govtech sudah ada, pada 30 September besok kita luncurkan terbatas INA digital. Ini memaksa beberapa layanan dijadikan satu, salah satunya adalah yang ada di smart ASN ada 2.000-an lebih sistem aplikasi pemerintah, nanti dijadikan satu. Begitu juga ada Sakti dan lain-lain,” ucap Azwar Anas.
