HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan sebagian data dari enam juta data NPWP yang diduga bocor, bukan data asli.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta pada hari ini, Senin (23/9).

Baca Juga

Adapun pernyataan terkait kepastian data tersebut, kata Menko Hadi, merupakan hasil analisis sementara dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Analisis sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli,” katanya, seperti dikutip Holopis.com.

Hadi mengatakan, bahwa pemerintah akan melaksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan BSSN untuk mencari solusi permasalahan, serta bagaimana memitigasi terkait dengan kebocoran data yang terjadi.

Di sisi lain, lanjutnya, BSSN juga melakukan investigasi terkait adanya dugaan insiden keamanan siber yang berdampak terjadinya kebocoran data pribadi, dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk mencegah insiden serupa kembali terjadi.

Lalu, menurut Hadi, pemerintah perlu mengakselerasi seluruh proses penyusunan implementasi perlindungan data pribadi. Termasuk pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Selain itu, diadakan diregulisasi oleh kementrian lembaga terkait dengan kelengkapan validitas data pribadi, pemanfaatan perlindungan data pribadi dengan melibatkan personal atau wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemanfaatan oleh pihak lain.

“Jadi, minggu ini akan kami perdalam lagi akan kami panggilan dari kementerian dan lembaga terkait,” tutur Hadi.

Adapun diketahui sebelumnya, terdapat adanya dugaan kebocoran enam juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang terdapat di basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di antara jutaan data tersebut, terdapat NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bahkan terdapat ada pula data NPWP milik sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.