HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.
Dwi memastikan, struktur data yang tersebar di darkweb bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Kendati demikian, ia mengimbau para Wajib Pajak untuk menjaga keamanan data masing-masing sebagai upaya mitigasi risiko kejahatan siber yang semakin marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini.
“DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing,” kata Dwi dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (20/9).
Sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan data, diantara yakni memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file yang mencurigakan, agar terhindar dari pencurian data.
“DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara,” pungkas Dwi.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, hacker Bjorka dikabarkan membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat Indonesia. Ia menjual data NPWP tersebut seharga Rp 150 juta. Laporan kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto (@secgron), pada Rabu (18/9).
Selain data NPWP terdapat NIK, alamat, nomor hp, email dan lainnya, yang mana dalam data tersebut terdapat data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang ketua umum Partai Serikat Indonesia (PSI), dan Gibran calon wakil Presiden Indonesia.
Bahkan data dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Menteri Keuangan, dan Menteri lainnya di kabinet Indonesia Maju juga turut dibocorkan oleh Bjorka.
Bjorka memberikan total ada 10.000 sampel dalam postingannya di breachforum. memperlihatkan 25 nama teratas yang memperlihatkan petinggi Indonesia. Bocoran dari Bjorka ini terlihat cukup detail.
Akun @secgron menjelaskan, selain data NPWP dan data yang disebutkan juga terdapat data lainnya yang ditampilkan dalam sampel yang dibocorkan.
“Kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” kata Teguh dalam akun X-Nya.
Adapun data yang dibagikan oleh Bjorka tersebut memiliki berat 2GB dengan format CSV, dan pembagian filenya menggunakan Private CDN.
