HOLOPIS.COM, BOGOR – Komitmen pemberantasan korupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) disindir Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Presiden Jokowi disebut tak pernah mengundang pimpinan lembaga antirasuah untuk membicarakan KPK selama lima tahun belakangan ini.
“Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK. Terserah kalian artikan ini, menafsirkan apa, seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” ungkap Nawawi kepada wartawan di kawasan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (13/9).
Padahal, kata Nawawi, pimpinan lembaga antirasuah sebenarnya minta untuk menghadap. Namun, hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya terkait penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang rutin diselenggarakan pada Desember.
“Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia. Pada waktu itu satu kali,” ujar Nawawi.
Begitu juga saat momen pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. Yang dipanggil itu dewan pengawas saat itu,” ucap Nawawi.
Atas fakta tersebut, Nawawi melontarkan sindiran bahwa orang nomor satu di Tanah Air itu disebut Nawawi lebih memilih bertemu dengan organisasi masyarakat (ormas) daripada lembaganya.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada Pimpinan KPK,” sindir Nawawi.
Nawawi berharap pemerintahan yang baru ke depannya dapat membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi. Termasuk membangun koordinasi dengan lembaga antirasuah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penguatan lembaga KPK.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah yang baru) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” tutur Nawawi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK hanya bagian subsistem dalam sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Sebab itu, sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan harus didukung semua elemen, termasuk pemerintah.
“Kalau kalian (masyarakat) berharap kepada KPK itu rasanya harapannya hanya akan menjadi pepesan kosong kalau hanya berharap dengan KPK,” ucap Alex, sapaan Alexander Marwata.
Sama seperti Nawawi, Alex juga berharap pemerintahan yang baru dapat membuktikan komitmen dalam memberantas korupsi.
“Kemarin pada saat kampanye, kan kita, KPK mengundang tiga pasangan calon presiden, kan gitu. Dan kita sampaikan persoalan pemberantasan korupsi itu apa, ada delapan yang saat itu kita sampaikan. Dan di akhir acara kan kita minta ketika pasangan itu untuk menandatangani bahwa kalau terpilih dia akan melakukan hal-hal yang kita tuntut,” kata Alex.
“Ya nanti kita tagih saja, kita pertanyakan terus dan kalau terus saya kira pemerintahan mendatang itu, ini saya selalu sampaikan berkali-kali gitu kan,” sambungnya.
Alex juga berharap dalam pemerintahan yang baru nanti lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung lebih bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Ini kan yang harus kita samakan ini, persepsi ini antara Kapolri, Jaksa Agung, dan harus berkala bertemu, dan jangan hanya basa basi ketika bertemu itu, ayo dong kita bicarakan persoalan besar negara ini apa apa? Korupsi,” ujar dia.
Disisi lain, Alex tak menampik jika KPK masuk rumpun eksekutif sesuai UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Namun, kata Alex, lembaga ini bukan berarti di bawah presiden sehingga pimpinannya harus berani menjadi oposisi jika ada program tak mendukung pemberantasan korupsi.
“Presiden itu tidak bisa memberhentikan atau mengganti pimpinan KPK. Jadi mestinya, sih, Pimpinan KPK itu siap menjadi oposisi pemerintah ketika kebijakan-kebijakan itu tidak pro pemberantasan korupsi. Kita harus mengingatkan, menegur, gitu loh,” tandas Alex.
