HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengingatkan para pembantu di kabinetnya bahwa masa kerja mereka sebentar lagi akan segera berakhir. Hal itu mengingat proses pergantian pemerintahan yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang.
“Dan 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru, pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” kata Jokowi saat pembukaan sidang kabinet di IKN seperti dikutip Holopis.com, Jumat (13/9).
Jokowi kemudian menekankan sejumlah pekerjaan penting yang harus diselesaikan para pembantunya maksimal di bulan ini.
“Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggung jawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan,” tegas Jokowi.
Selain itu, utamanya Jokowi berharap agar dalam penyelesaian program tersebut juga turut mendukung program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
“Kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden Terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” tukasnya.
“Utamanya untuk program-program unggulan Presiden Terpilih, agar setelah dilantik, pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang,” sambungnya.
Jokowi juga berharap semua pihak bisa tetap menjaga situasi hingga proses pelantikan bisa berjalan dengan kondusif tanpa terjadinya konflik.
“Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tandasnya.
Selain harus bisa menjaga daya beli masyarakat dan menjaga inflasi, Jokowi juga menekankan para kabinet untuk menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan serta menjaga ketertiban.
“Dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” pungkasnya.
