HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengungkapkan pertimbangan tertentu terkait dengan rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM subsidi di awal Oktober mendatang.
Selain demi mengurangi beban APBN, Jokowi menyebut alasan permasalahan polusi jadi pertimbangan perlunya dilakukan pembatasan.
“Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi. Yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (28/8).
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa wacana tersebut belum diputuskan dan masih dalam tahap sosialisasi.
“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat,” kilahnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah dikabarkan bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Oktober 2024 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pun membenarkan perihal kabar tersebut, di mana pembatasan tersebut akan dilakukan menjelang dimulainya pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Dia menuturkan, bahwa pihaknya tengah membahas perihal sosialisasi terkait pembelian BBM subsidi tersebut. Sebab, kata dia, sosialisasi ini langsung dilakukan setelah Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur ihwal pembatasan diterbitkan.
“Memang rencananya begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil, Selasa (27/8).
Namun, Bahlil tidak dapat memastikan lebih lanjut skema pembatasan tersebut, termasuk mengenai kendaraan yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi. Namun ia memastikan, BBM subsidi nantinya hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos,” ujar Bahlil.
