HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Indo Barometer, Muhammad Qodari menilai PDIP sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah.
Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh,” ujar Qodari, Kamis (22/8) seperti dikutip Holopis.com.
Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDIP.
Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri.
“Yang kita harapkan memang harus menjadi kader parta. Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujarnya.
Dia pun menegaskan pada dasarnya PDIP akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dulu untuk diusung pada pilkada.
Pasalnya, PDIP memiliki sejumlah kader potensial, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat
Melihat ke belakang usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, Anies pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, & Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang dalam Pilgub DKI Jakarta.
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali berseberangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta.
Di lain sisi selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang berhasil hanya 5 dari 23 janji.
