HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menganggap hukum di Indonesia saat ini sudah bergeser dari makna aslinya.
Megawati kemudian menganggap bahwa hukum di Indonesia justru pada saat ini digunakan sebagai alat kekuasaan.
“Tetapi hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak. Bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakan kekuasaannya sebagai alat kekuasaan,” kata Megawati saat memimpin upacara Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (17/8) seperti dikutip Holopis.com.
Meski tidak menunjuk langsung pelakunya, Megawati juga menuduh bahwa hukum di Indonesia saat ini telah menjadi alat intimidasi.
“Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi,” tudingnya.
Selain itu, Megawati juga menyinggu Konstitusi, yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya, ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya.
“Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis,” imbuh Megawati.
Dia mengaku prihatin karena kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya. Dia lantas menyoroti adanya rasa takut pada rakyat untuk bicara soal kebenaran.
“Namun, yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya,” terangnya.
“Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup, mulutnya terkunci, mulutnya terdiam,” tambahnya.
