HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah meminta jatah kemenerian kepada Presiden Jokwoi selama dua periode menjabat.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa merka selalu mau bekerja sama dengan partai lain di kabinet.
“Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata Hasto dalam pernyataannya pada Rabu (14/8), seperti dikutip Holopis.com.
Kami bisa bekerja sama dengan partai politik,” imbuhnya.
Pria yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di KPK itu pun membantah bahwa PDIP selalu memberikan tekanan kepada Jokowi sebagai bentuk balas jasa telah menjadikannya presidem selama dua periode.
“Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” klaimnya.
Oleh karena itu, perihal wacana reshuffle kabinet yang santer bakal dihadapi oleh menteri dari kader PDIP, Hasto memastikan bahwa pihaknya akan menghormati.
“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” tukasnya.
Sebelumnya diberitakan, isu mengenai reshuffle kabinet Presiden Jokowi kembali menguat jelang pergantian pemerintahan Oktober mendatang.
Di mana kali ini dikabarkan menteri dari PDIP akan terkena gelombang reshuffle oleh Presiden Jokowi.
Menjawab kabar tersebut, Jokowi pun tidak menampik bahwa dirinya akan melakukan reshuffle. Proses itu ditegaskan Jokowi, akan dilakukan bila memang diperlukan.
“Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan,” kata Jokowi dalam pernyataannya, Selasa (13/8).
Jokowi pun menegaskan, dirinya masih berhak untuk melakukan reshuffle dengan jabatannya yang masih menjabat presiden saat ini.
“Saya masih punya hak prerogatif itu,” tegasnya.
