Holopis.com HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tidak mau lagi melibatkan diri terhadap kondisi Partai Golkar pasca pengunduran dirinya beberapa waktu lalu.

Airlangga pun tidak peduli dengan keputusan Partai Golkar yang menunjuk nama Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menjadi Plt sementara pengganti dirinya di jabatan Ketua Umum.

“Biar itu partai,” kata Airlangga dalam pernyataannya Rabu (14/8) seperti dikutip Holopis.com.

Airlangga pun enggan buka-bukaan mengenai alasannya mundur secara mendadak dari Partai Golkar. Menurutnya, hal itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam video meski kemudian membantah adanya konflik internal yang membuatnya mengambil keputusan mendadak.

“Jelas dalam video. Tidak ada dinamika, biasa aja. Kalau ngomong Golkar saya nggak ngomong lagi karena sudah tidak di situ,” kilahnya.

Airlangga juga merespon pernyataan Wakil Ketua DPP Golkar, Dito Ariotedjo, yang menyebut dirinya tengah berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia. Komunikasi itu disebut berkaitan dengan potensi Bahlil menggantikan posisi Airlangga sebagai Ketum Golkar.

Namun, Airlangga berdalih bahwa komunikasi dengan Bahlil sebatas di masalah pekerjaan kabinet.

“Pak Bahlil kan Menteri Investasi. Nggak (diskusi soal Golkar). Ngomongin investasi masa depan,” kilahnya.

Terkait urusan Pilkada Airlangga juga tidak ingin lagi mencampurinya. Airlangga menyebut hal itu sudah menjadi urusan DPP.

“Itu urusan DPP,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto itu pun disampaikan melalui rekaman video yang beredar luas di kalangan wartawan.

“Dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Golkar,” ucap Airlangga dalam video tersebut, Minggu (11/8).

Airlangga sebatas menyebut, pengunduran dirinya tersebut sebagai upaya menjaga keutuhan partai menjelang pergantian pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” terangnya.