HOLOPIS.COM, JAKARTA – PBNU tidak terima dengan tuduhan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menganggap dirinya melenceng dari Khittah NU 1926.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan pembentukan Pansus adalah keputusan dari organisasi PBNU dan bukan personal.
“Jangan Gus Ipul, ini keputusan PBNU, bukan keputusan Gus Ipul. Jadi jangan dibelok-belokkan-lah, kok semua ke saya,” kata Gus Ipul dalam pernyataannya pada Sabtu (3/8) seperti dikutip Holopis.com.
Gus Ipul kemudian mengingatkan PKB lahir karena kesepakatan PBNU. Namun, PKB yang kemudian menurut Gus Ipul, justru banyak mengomentari dan ikut campur terhadap keputusan PBNU.
Salah satu intervensi itu ketika PKB berkomentar soal pemberhentian KH Marzuki Mustamar dari Ketua NU Jawa Timur di acara harlah. Ia pun juga menyinggung PKB yang diduga melempar isu musyawarah luar biasa NU sebelum pilpres hingga aksi kader PKB yang demo di PBNU.
“Apa salah PBNU? Nggak ada salah, kita cuma katakan bahwa PKB dilahirkan oleh PBNU, maka itu kembalilah kepada PBNU, kembalilah kepada NU, minta nasihat kepada ke PBNU, karena yang mendirikan PKB itu adalah NU,” tegasnya.
Oleh karena itu, Gus Ipul pun meminta agar PKB segera sadar diri dengan sikap PBNU yang membentuk Pansus demi keberlanjutan partai politik tersebut.
“Apa yang salah? Dan kemudian ini Saifullah Yusuf pribadi, ini keputusan PBNU, bukan saya. Kenapa saya dinilai melenceng, yang menilai melenceng kan orang lain, warga NU, seharusnya PKB tidak boleh mencampuri urusan NU,” terangnya.
“Inilah yang mungkin nggak sadar terlalu banyak mencampuri urusan NU, banyak itu buktinya, nggak sadar,” imbuhnya.
Gus Ipul menekankan keputusan yang diambil PKB itu berdampak pada PBNU. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada konsultasi kepada NU, seperti urusan pilpres. Ia menilai kini PKB tidak pernah berkonsultasi dengan NU, padahal memiliki hubungan historis.
“Jadi sekali lagi, jangan dibawa ke ranah pribadi. Kita punya banyak alasan kenapa kita harus bicara soal PKB, ada alasan historis, ada alasan teologis, ada alasan aspiratif, banyak, kenapa sekarang PBNU kok komentari nggak boleh,” tuntasnya.
