HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sistem keamanan data menjadi sesuatu yang sangat krusial di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Termasuk keamanan data berbasis siber yang ada di tubuh organisasi pemerintahan.
Hal ini karena informasi yang dikelola pemerintah adalah basis data penting masyarakat secara global, sehingga jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Lembaga pemerintah memegang sejumlah besar informasi sensitif yang jika jatuh ke tangan yang salah, dapat menimbulkan konsekuensi yang serius,” kata analis keamanan data dari SidikCyber, Syam Basrijal, Senin (29/7) seperti dikutip Holopis.com.
Melihat betapa krusialnya data yang dikelola oleh pemerintah, ia pun menyarankan agar para pemangku kebijakan benar-benar bisa menaruh perhatian serius terhadap sistem keamanan data yang holistik. Bagaimana sistem yang dijalankan mampu menjalankan semua protokol keamanan yang benar sesuai best practice.
“Karena di lingkungan pemerintahan, data yang dilindungi bisa berupa informasi pribadi warga negara, data keuangan, hingga informasi strategis negara,” tuturnya.
Kualitas keamanan data berbasis siber di lingkungan pemerintah ini tidak hanya sekadar mengamankan data publik, akan tetapi menjadi barometer apakah pemerintah mampu memastikan keamanan data masyarakatnya atau tidak.
“Serangan siber pada lembaga pemerintah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam stabilitas nasional,” sambung Syam.
Kemudian, Syam Basrijal juga menerangkan bahwa pendekatan holistik dalam sistem keamanan siber harus melibatkan strategi yang komprehensif, mencakup teknologi, proses, dan edukasi sumber daya manusia. Tidak cukup hanya mengandalkan teknologi canggih tanpa adanya pemahaman yang mendalam dari seluruh elemen organisasi tentang pentingnya keamanan siber.
Pendekatan ini melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari teknologi yang memang memadai. Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang memenuhi standar keamanan terbaru sangat penting.
Dalam aspek ini, Syam Barsijal juga menekankan bahwa penggunaan produk buatan dalam negeri yang memenuhi standar TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dapat memberikan nilai tambah.
“Karena selain mendukung industri lokal, produk ini dirancang dengan pemahaman mendalam tentang konteks dan kebutuhan keamanan lokal,” paparnya.
Aspek lainnya adalah soal kebijakan dan prosedur yang jelas. Syam Basrijal mengatakan bahwa pemerintah perlu menetapkan kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas, yang mengatur bagaimana data harus dilindungi dan bagaimana merespons insiden keamanan.