HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menggratiskan sekolah swasta. Rencana tersebut tengah digodok serius terutama terkait anggaran yang akan digunakan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, program menggratiskan sekolah swasta masih dibahas di Pemprov DKI Jakarta. Sebab saat ini, anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk pembiayaan pendidikan telah melebihi angka 20 persen menjadi 23 persen.
“Anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Artinya kalau sesuai aturan (sudah) melebihi yang ditetapkan. Ya sekarang 23 (persen),” ujar Heru, seperti yang dikutip Holopis.com, Jumat (26/7).
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Rp 81,7 triliun. Tapi faktanya, pemakaian anggaran pendidikan saat ini melebihi angka 20 persen.
Meski kebijakan sekolah swasta gratis dinilai bisa menguras APBD dan membludaknya pemakaian anggaran pendidikan, Heru mengatakan hal itu justru harus diperjuangkan untuk kebaikan anak-anak di DKI Jakarta, terutama yang tidak tertampung dalam kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah negeri.
“Saya berharap adik-adik, anak-anak kita bisa sekolah gratis semua. Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta,” kata Heru.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan awal mula wacana sekolah swasta gratis itu muncul dari amanah Mahkamah Konstitusi.
Anggaran pengadaan sekolah gratis juga menjadi prioritas utama dalam jatah anggaran 20 persen. Jika ada sisa, anggaran bisa dipakai untuk hal lain, termasuk perekrutan guru.
“Yang diutamakan sekolah gratis. Baru nanti bisa menganggarkan lain,” kata Budi.
Budi membenarkan, fakta penggunaan anggaran pendidikan saat ini sudah melebihi batas yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen dari APBD.
“Mekanismenya gimana ya kami belum bisa merincikan,” tutupnya.
