HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bahwa program bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram (kg) telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Maret 2024, persentase penduduk miskin berada di angka 9,03 persen. Angka itu tercatat menurun 0,33 persen poin jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan,” ujar Arief dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (17/7).
Menurut Arief, bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
Dia mengatakan hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya.
“Pangan ini kebutuhan mendasar bagi setiap individu, termasuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang aksesibilitasnya terhadap pangan relatif sulit,” ujarnya.
Arief menuturkan, bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.
Dia menuturkan pentingnya aspek pangan bagi pengentasan kemiskinan terlihat dari data BPS yang menunjukkan bahwa kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,84 persen di wilayah perkotaan. Sedangkan, di wilayah perdesaan, kontribusinya mencapai 25,93 persen.
Dengan adanya penyaluran bantuan pangan beras ini, Arief berharap angka kemiskinan dapat terus menurun dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan secara lebih baik lagi.
Oleh karena itu, lanjutnya, sebagai komoditas pangan yang mayoritas dikonsumsi masyarakat Indonesia, sebagian stok beras pemerintah yang berada di Bulog dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan pangan beras bagi 22 juta KPM yang ada di seluruh provinsi.
“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran banpang beras diperpanjang pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Perpanjangan ini dilakukan setelah melihat ketersediaan dan ketercukupan alokasi APBN,” jelasnya.
Arief menambahkan, selain penyaluran bantuan pangan, pemerintah juga menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat secara umum.
Dia menambahkan operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM) yang diselenggarakan baik di pusat, seluruh provinsi maupun kabupaten/kota terus digencarkan, sehingga masyarakat mendapat bahan pangan yang terjangkau.
“Bersama seluruh stakeholder terkait, tentunya ini menjadi upaya bersama untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan khususnya beras,” pungkas Arief.
