HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi sikap kritis yang dilakukan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yakni terkait dengan kondisi Komisioner KPU saat ini.
“Tetapi saya setuju, hidup mewah itu adalah penyakit. Dan kita menengarai itu terjadi, dan ini menjadi satu masukan yang sangat besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggarannya,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Selasa (9/7).
Sejumlah kritikan ini disampaikan oleh Mahfud, karena disinyalir komisioner KPU saat ini menggunakan anggaran yang terlalu fantastis. Mulai dari penggunaan mobil dinas mewah, hingga sewa jet pribadi untuk kepentingan kerja dan di luar kepentingan pekerjaan.
Dalam konteks ini, Mardani mengatakan bahwa ini menjadi salah satu celah kontrol yang belum dilakukan oleh DPR RI. Sebab, Komisi II hanya melihat anggaran secara utuh terhadap kebutuhan KPU, bukan tabel rincian anggarannya seperti apa.
“Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan satu, tidak sampai ke tingkatan tiga. Tentu ini menjadi catatan, kita akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan masalah ini,” tegasnya.
Persoalan penggunaan jet pribadi yang sempat dilakukan oleh komisioner KPU, Mardani mengatakan bahwa pihaknya pernah meminta penjelasan dari KPU saat melakukan rapat dengar pendapat. Namun jawabannya sudah disampaikan oleh Ketua KPU saat itu, yakni Hasyim Asy’ari.
“Kalau kemarin di Komisi II dianggarkan 2 mobil mewah dan menggunakan jet pribadi. Dan buat kami mereka menjawab ya tentang jet pribadi, karena ada beberapa titik yang harus dikejar, kata mereka. Jadi mereka tidak bisa menggunakan pesawat umum. Karena itu ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan,” terang Mardani.
Kemudian, salah satu saran Mahfud MD adalah mengganti semua komisioner KPU yang saat ini berdinas, termasuk di antaranya adalah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Idham Holik, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat.
Terkait dengan hal itu, Mardani memiliki pandangan sedikit berbeda. Ia mengatakan tidak bisa serta merta DPR mengajukan pergantian seluruh komisioner saat ini, apalagi pasca Hasyim Asy’ari yang dipecat melalui mekanisme sidang di DKPP karena diputus melakukan pelanggaran berat yakni kasus asusila terhadap sebelumnya adalah Ketua Umum Partai Republik Satu Mischa Hasnaeni Moein, dan yang terakhir adalah anggota PPLN Amsterdam Cindra Aditi Tejakinkin.
“Kalau diganti memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat dan ketentuan berlaku. Tentu ini buat saya tamparan agar Komisi II betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih Komisioner KPU,” tuturnya.
