HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengakui bahwa birokrasi di Indonesia sampai dengan saat ini masih rumit dan tidak praktis.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Jokowi menyebut, meski pihaknya sudah berusaha menyederhanakan birokrasi, tetap saja praktik di lapangan tidak berjalan dengan baik.
“Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (8/7).
Jokowi menjelaskan, banyak contoh rumitnya birokrasi di lapangan yang justru membuatnya kian kesal.
“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan. ‘Izin di ganti Pertimbangan’. ‘Izin di ganti Rekomendasi’. Sama saja, ngurusnya ruwet itu, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” tegasnya.
“Hal seperti ini sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,” sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi kemudian berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” pungkasnya.
