Muhadjir Sarankan PTS Keruk Uang Mahasiswa saat Wisuda

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyarankan para pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memanfaatkan momentum wusida mahasiswa untuk mencari keuntungan.

Dalam hal ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyarankan pihak PTS untuk menerapkan tarif yang tinggi untuk acara seremonial wisuda.

Dia menilai, orang tua mahasiswa tidak akan keberatan dan rela untuk mengeluarkan banyak orang untuk momen wisuda yang sejatinya merupakan momen yang dinanti-nanti oleh mahasiswa maupun orang tuanya.

“Wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapa pun dikasih,” kata Muhadjir dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (2/7).

Muhadjir juga menyarankan PTS untuk menerapkan sistem pembelian undangan bagi pendamping wisuda. Menurutnya hal itu cukup efektif untuk menarik banyak pemasukan bagi PTS.

“Biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Muhadjir menyarankan pimpinan PTS agar tidak menaikkan biaya-biaya pendidikan ketika situasi ekonomi tak kondusif.

Muhadjir lantas menyinggung kebijakan kenaikan UKT di sejumlah PTN beberapa waktu lalu yang menuai banyak protes dari berbagai pihak.

“Ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pastilah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas, makanya saya sempat kritik itu,” tandasnya.

Sebagai informasi, saran tersebut disampaikan Muhadjir saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Tokoh Masyarakat yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7).

Selain Muhadjir, hadir pula eks Mendikbud Muhammad Nuh dan Muhammad Nasir. Namun Anies Baswedan diketahui tak hadir dalam RDPU tersebut lantaran sedang di luar negeri.