Mahfud MD Imbau Parpol Pilih Calon Kepala Daerah Tak Lihat Elektabilitas Saja, Tapi Moralitas

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mahfud MD, menyarankan kepada para partai untuk memilih calon kepala daerah yang tidak cuma memiliki elektabilitas. Melainkan mereka yang memiliki moralitas agar meminimalisir potensi tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam konteks persiapan Pilkada 2024, di mana secara serentak Indonesia akan mencari kepala daerah yang dipilih pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena konteksnya Pilkada, ya pilihlah mereka yang punya elektabilitas tapi juga punya moralitas, jangan hanya elektabilitas,” kata Mahfud MD di Bogor pada hari Selasa (2/7) seperti dikutip Holopis.com.

Hal ini penting disampaikan Mahfud, karena berdasarkan pengalaman yang ada, ketika partai mengusung sosok yang memiliki elektabilitas tinggi, ternyata tidak menjamin sosok tersebut memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya setelah terpilih. Tak sedikit dari mereka justru melakukan tindak pidana korupsi.

“Itu yang saudara harus lakukan, tim pemenangan dari sekarang, jangan juga misalnya membiarkan orang, wah ini teman kita, ini ambisi, ini bagus, dilihat moralitasnya bagaimana, moralitasnya bagaimana, dua duanya itu kumulatif,” tuturnya.

Kemudian, mantan Cawapres di Pilpres 2024 tersebut mengingatkan bahwa sangat berbahaya bagi rakyat ketika para partai politik hanya melihat sosok dari sisi elektabilitas semata.

“Bukan wah kita yang elektabilitas saja, itu berbahaya, tapi yang moralitas saja itu juga tidak akan terpilih, oleh sebabnya itu dua duanya itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menekankan bahwa kunci utama dalam pemberantasan korupsi tidak lain ada dalam penegakan hukum. Mahfud menegaskan, sistem demokrasi itu akan bisa berjalan baik jika negara mampu menerapkan nomokrasi dengan baik.

“Kita ingin membangun demokrasi, dan demokrasi itu tidak akan berjalan baik kalau tanpa nomokrasi, demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum,” pungkasnya.