DPR Was-was Keputusan Tahan Harga BBM Subsidi Bikin APBN Boncos

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menyoroti keputusan pemerintah yang kembali menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite dan Solar subsidi pada Juli 2024.

Dia pun meminta pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara akibat membengkaknya subsidi BBM. Pasalnya, keputusan menahan harga BBM itu dilakukan di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sugeng mengungkapkan, harga produksi BBM jenis Pertalite kian naik dari yang sebelumnya di angka Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter. Angka ini pun terpaut lebih tinggi dari harga jual di SPBU yang masih di angka Rp 10.000 per liter.

“Pertalite dengan harga jual Rp10.000, itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya,” ujar Sugeng, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (2/7).

Sugeng menilai selisih harga produksi dan harga jual tersebut memberi beban berat bagi Pertamina, terlebih jika penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024, yakni 31 juta kiloliter.

“Setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kami targetkan demikian dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah, ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi,” kata Sugeng.

Selain Pertalite, BBM jenis Solar juga mengalami masalah yang sama. Sugeng menuturkan, harga keekonomian Solar saat ini mencapai Rp12.100 per liter, sementara harga jual di SPBU hanya Rp6.800 per liter. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp1.000 per liter.

“Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000–Rp3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 per liter. Nah, inilah juga yang terus-menerus kita hitung,” kata Sugeng.

Melihat kondisi tersebut, dia pun meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara serius terkait subsidi BBM. Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.

Dia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek mercusuar yang kurang berdampak bagi masyarakat.

“Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa,” kata Sugeng.