HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya tidak segan mengambil langkah hukum terhadap potensi Kepala Daerah terlibat judi online.
Tito bahkan menyatakan, pihaknya akan melaporkan ke pihak berwajib jika mendapatkan temuan benar adanya Kepala Daerah yang terlibat judi online.
“Bisa juga diserahkan kepada aparat penegak hukum, bisa, entah KPK, Kejaksaan, atau Polri untuk melakukan klarifikasi,” kata Tito dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (27/6).
Saat ini, Tito menjelaskan bahwa masih ada sebanyak 270 kepala daerah definitif dan 273 kepala daerah yang berstatus penjabat.
Oleh karena itu, Tito akan meminta informasi kepada PPATK soal nama-nama kepala daerah yang dimaksud.
Selain itu, dia menyebut temuan PPATK itu biasanya bersifat transaksi yang mencurigakan sehingga jika data itu diterima dari PPATK, maka pihaknya pun bakal melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
Apabila dugaan-dugaan tersebut benar, maka dia tak akan sungkan untuk mengumumkan nama-nama kepala daerah yang bermain judi daring.
“Dan ingat risikonya ini mau pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” pungkasnya.
