BerandaNewsPolhukamKomisi III Akui Punya 'PR' RUU Perampasan Aset

Komisi III Akui Punya ‘PR’ RUU Perampasan Aset

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengakui, bahwa pihaknya saat memiliki pekerjaan rumah alias PR yang mesti dituntaskan, salah satunya yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal itu disampaikannya saat rapat bersama bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

Selain RUU Perampasan Aset, Bambang juga menyebut Komisi III beserta mitranya, yakni KPK dan PPATK juga memiliki PR yang harus diselesaikan, yakni RUU Pembatasan Uang Kartal.

“PR kita cuma dua Pak, RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal. Itu di unitnya ada di PPATK dan KPK. Izin, ini hanya mengingatkan,” kata Bambang Pacul dalam rapat, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (11/6).

Penerbit Iklan Google Adsense

Politisi PDi Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, bahwa belum tuntasnya kedua PR tersebut karena masih adanya kekhawatiran masing-masing kedua lembaga negara tersebut. Namun ia tak menjelaskan kekhawatiran seperti apa yang dimaksud.

Dia pun meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU yang sejauh ini telah ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat dapat diselesaikan dengan lancar.

“Saya pastikan panjenengan (anda) semua sudah paham hanya untuk melakukan breaktrough (terobosan) antara PPATK dan KPK masih saling khawatir. Kalau breaktrough ini selesai, mudah-mudahan amanlah itu RUU,” ucap Pacul.

Ia lantas meminta PPATK dan KPK untuk tidak lagi khawatir DPR tidak akan menambah anggaran, sebagaimana usul yang sudah disampaikan. Menurutnya, hal yang paling penting yakni memastikan program kerja di kedua lembaga negara tersebut terlaksana dengan baik.

Pacul pun meminta agar dibentuk tim komunikasi antara PPATK dan KPK untuk menyelesaikan PR RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal.

“Izin, Pak, tolong diadakan tim komunikasi antara PPATK dan KPK. Saya tidak mengajari, tetapi sebagai wakil rakyat,” pungkas Bambang Pacul.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Hadi Sebut PPATK Telah Serahkan Daftar Norek Judi Online ke Bareskrim

Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menerima daftar rekening yang terindikasi menjadi tempat penampungan judi online.

Sekjen PKS Ogah Disalahkan Soal Hoaks Jokowi Cawe-Cawe

Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengklaim tidak ada yang salah dari pernyataannya yang menuduh bahwa Presiden Jokowi telah melakukan cawe-cawe di Pilkada.

Menko Polhukam: Satgas BLBI Peroleh Aset dan PBNP Senilai Rp38.2 Triliun

Sejak Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI telah mencapai Rp38,2 triliun. Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 m2.

Ssttt, Dugaan Rasuah Anggota BPK Ahmadi Noor Supit dan DPR Komisi XI Diselidiki KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan rasuah yang menyeret nama Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit dan...

Bobby Nasution Akui Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada : Paling Besar Mendoakan

Wali Kota Medan Bobby Nasution ikut menanggapi tuduhan Sekjen PKS mengenai adanya cawe-cawe Presiden Jokowi di pelaksanaan Pilkada.

Puan Maharani Desak Presiden Jokowi Evaluasi Budi Arie Setiadi

Puan Maharani menanggapi pengunduran diri yang dilakukan anak buah Menkominfo Budi Arie Setiadi pasca serangan peretas PDN
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS