Rabu, 19 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamMa'ruf Amin Desak Penindakan Pelanggar HAM di Papua Tanpa Pandang Bulu

Ma’ruf Amin Desak Penindakan Pelanggar HAM di Papua Tanpa Pandang Bulu

"Jadi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas, harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi, sifatnya penegakan hukum," lanjutnya.

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mendorong agar penegakan hukum di Papua tidak sampai melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

Kiai Ma’ruf berbicara mengenai kondisi tersebut mengingat saat ini insiden baku tembak yang menimbulkan korban jiwa baik dari teroris Papua maupun aparat kerap terjadi.

“Ke depan itu harus dihindari adanya pencederaan terhadap hak asasi manusia. Jadi, kalau mereka yang melakukan pelanggaran, ya ditegakkan hukum sifatnya seperti itu,” kata Ma’ruf Amin dalam pernyataannya pada Kamis (6/6) seperti dikutip Holopis.com.

“Jadi, tidak boleh ada hal-hal yang tidak jelas, harus jelas. Kalau dia tidak melanggar hukum, ya tidak. Kalau dia melanggar hukum, ditegakkan. Jadi, sifatnya penegakan hukum,” lanjutnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ma’ruf Amin juga menegaskan, pihak aparat yang kedapatan melakukan pelanggaran dalam penegakan hukum pun tidak boleh lolos dari hukuman.

“Makanya, kalau ada pihak keamanan yang melanggar itu juga ditegakkan. Jadi, kepada siapa saja dari kelompok KKB (kelompok kriminal bersenjata) yang melakukan pelanggaran itu ditegakkan. Akan tetapi, kalau internal kita ada yang melakukan pelanggaran, ya juga ditegakkan hukum,” jelasnya.

Langkah itu pun menurut Ma’ruf, perlu dilakukan secara masif demi melindungi masyarakat Papua dari tindakan kekerasan yang menjurus pada kasus pelanggaran HAM.

“Pemerintah kan selalu menjaga dan melindungi masyarakat. Mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia,” tukasnya.

Terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya diduga pernah terjadi di wilayah Papua, Kiai Ma’ruf menekankan agar penyelesaiannya dengan baik melalui rekonsiliasi.

“Masalah-masalah yang lalu itu kita selesaikan ‘kan sudah ada rekonsiliasi untuk menyatukan kembali itu dan untuk yang harus diberi kompensasi itu sudah ada, panitianya sudah ada, aturannya sudah ada,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Mardiono Tuding Isu Muktamar Justru Bikin Perpecahan PPP

Plt Ketua Umum PPP Mardiono menanggapi perihal desakan  dari Dewan Majelis PPP untuk segera menggelar Muktamar di tahun 2024.

PKS Klaim Ditawarin Jatah Cawagub dari Koalisi Indonesia Maju, Gerindra : Enggak Pernah!

Partai Gerindra menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah komunikasi dengan PKS perihal pemberian jatah kursi cawagub di Pilkada Jakarta.

MKD DPR Tak Akan Kasih Ampun Jika ‘Wakil Rakyat’ Terbukti Main Judi Online

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Adang Darajatun angkat bicara terkait beredarnya informasi adanya anggota DPR RI yang diduga bermain judi online.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono Jateng 1

HOLOPIS FEEDS