Senin, 17 Juni 2024
BerandaNewsEkobizBahlil Ngotot Izin Tambang untuk Ormas Penting : Ini Bukan Main-main!

Bahlil Ngotot Izin Tambang untuk Ormas Penting : Ini Bukan Main-main!

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia tetap bersikukuh, bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan pemerintah.

Jangan Lupa Berkurban !Cari Hewan Kurban Kuy Bareng Holopis.com

Dia menegaskan, bahwa pemberian IUP yang kini tengah menuai sorotan dari berbagai pihak merupakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di saat kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia.

“IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar, karena dalam perjalanan bapak Presiden ke daerah-daerah menerima aspirasi juga tentang organisasi-organisasi keagamaan ini agar ikut diperankan,” kata Bahlil dalam konferensi pers, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (7/6).

Bahlil menegaskan, bahwa pemberian IUP kepada ormas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Advertisement -

Dia menjelaskan, bahwa pemberian IUP didasarkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 3/2020 perubahan atas UU Nomor 4/2009 tentang Minerba, dimana dalam Pasal 6 (ayat) J poin pertama dijelaskan, bahwa pemerintah berhak memberikan prioritas kepada IUPK-nya.

“Atas dasar itu PP dilakukan perubahan, PP ini mengakomodir kepada ormas keagamaan yang memiliki bandan usaha,” ujarnya.

Dia pun kembali menegaskan, bahwa pemberian izin usaha kepada ormas keagamaan adalah merupakan sebuah apresiasi kepada para ormas yang selama ini telah banyak memberikan bantuan bagi masyarakat Indonesia.

“Emang pada saat negara belum merdeka, saat negara terkena bencana, masalah, emang mohon maaf ya, emang investor, emang perusahaan-perusahaan ini yang mengurus rakyat kita,” tandasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan, bahwa pemerintah dalam menyusun PP terkait IUP untuk ormas telah melewati lewat mekanisme kajian akademis, dan diskusi yang mendalam antara antar kementerian lembaga, yang dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

“PP ini juga sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, termasuk ESDM, yang sudah diverifikasi landasan-landasan hukumnya oleh Kemenkumham, yang juga telah di-approve oleh jaksa agung. Jadi ini bukan main-main,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Prabowo Subianto Tidak Berencana Naikkan Rasio Utang RI

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dipastikan tidak pernah berencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Catat! Ini Daftar Pinjol Legal Versi OJK, Dijamin Aman

Pinjaman online alias pinjol sejauh ini masih menjadi andalan masyarakat untuk mendapatkan dana segar di tengah gejolak perekonomian yang semakin tidak menentu.

Pemerintah Perbarui Setengah Juta Tabung Gas LPG 3 Kilogram

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyediakan setidaknya 500 ribu atau setengah juta tabung LPG 3 kilogram (kg) dalam kondisi baru.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029

HOLOPIS FEEDS