BerandaNewsPolhukamPresiden Jokowi Peringatkan BPKP Jangan Jadi Penghambat

Presiden Jokowi Peringatkan BPKP Jangan Jadi Penghambat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Jokowi) mendorong agar BPKP bisa memiliki peran besar untuk mengawal kesinambungan pembangunan.

Jokowi pun meminta agar keberadaan BPKP di masyarakat justru menjadi penghambat pembangunan di Indonesia dengan aturan yang mereka buat.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas, sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah, “Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh,” bukan itu, atau menambah tanda larangan, “Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak,” bukan itu. Kalau itu terjadi, ujungnya, ujung-ujungnya justru akan memperlambat, padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Rabu (22/5) seperti dikutip Holopis.com.

“Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat,” imbuhnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Jokowi pun kemudian berkelakar ketika aturan dari BPKP malah membuat sejumlah pihak malah takut untuk menjalankan proyek pembangunan dan makin menghambat perkembangan.

“*Ditunjuk jadi pimpinan proyek, “Ndak, ndak, ndak, yang lain saja.” Kan lucu. Biasanya rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai ke tujuan dengan cepat dan pas, tepat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan agar sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu bukan lagi ntuk mencari kesalahan, melainkan justru untuk mencegah penyimpangan.

“Untuk mencegah penyimpangan penyimpangan sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan, “Wah, ini keliru. Diamkan saja, diamkan saja.” Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal, “Ini keliru.” Jangan terbalik,” tegasnya.

Selain itu, BPKP juga dituntut untuk tidak melulu fokusny bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, melainkan berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah.

“(Fokusnya) ke sana, mestinya ke sana,” tandasnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Hadi Sebut PPATK Telah Serahkan Daftar Norek Judi Online ke Bareskrim

Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menerima daftar rekening yang terindikasi menjadi tempat penampungan judi online.

Sekjen PKS Ogah Disalahkan Soal Hoaks Jokowi Cawe-Cawe

Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengklaim tidak ada yang salah dari pernyataannya yang menuduh bahwa Presiden Jokowi telah melakukan cawe-cawe di Pilkada.

Menko Polhukam: Satgas BLBI Peroleh Aset dan PBNP Senilai Rp38.2 Triliun

Sejak Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI telah mencapai Rp38,2 triliun. Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 m2.

Ssttt, Dugaan Rasuah Anggota BPK Ahmadi Noor Supit dan DPR Komisi XI Diselidiki KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan rasuah yang menyeret nama Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit dan...

Bobby Nasution Akui Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada : Paling Besar Mendoakan

Wali Kota Medan Bobby Nasution ikut menanggapi tuduhan Sekjen PKS mengenai adanya cawe-cawe Presiden Jokowi di pelaksanaan Pilkada.

Puan Maharani Desak Presiden Jokowi Evaluasi Budi Arie Setiadi

Puan Maharani menanggapi pengunduran diri yang dilakukan anak buah Menkominfo Budi Arie Setiadi pasca serangan peretas PDN
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS