BerandaNewsPolhukamPrabowo Subianto Minta Pemerintah Jangan Diganggu, PKS : Bagus!

Prabowo Subianto Minta Pemerintah Jangan Diganggu, PKS : Bagus!

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengapresiasi sikap Prabowo Subianto yang meminta agar pihak yang menolak diajak bergabung malah mengganggu pemerintahan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun sepakat bahwa apa yang diucapkan oleh Prabowo Subianto. Pasalnya, pemerintah sudah seharusnya tidak diganggu dan sebatas dikontrol.

“Bagus, pemerintah jangan diganggu. Kontrol saja,” kata Mardani dalam pernyataannya pada Jumat (10/5) seperti dikutip Holopis.com.

Mardani menjelaskan, sudah sepantasnya pemerintahan mendatang semakin diperkuat untuk kontrolnya demi membangun Indonesia lebih baik.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Justru fungsi kontrol yang harus diperkuat. PKS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi selalu istiqomah jadi oposisi yang kritis tapi konstruktif,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto mengaku tidak masalah jika ada pihak yang tidak mau menerima tawaran dirinya untuk bekerja sama membangun bangsa.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Kamis (9/5) malam.

Presiden Terpilih itu menegaskan, pihaknya akan tetap bekerja keras membangun bangsa meski tidak didukung oleh sejumlah pihak yang menolak bergabung.

“Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa. Silakan jadi penonton yang baik,” kata Prabowo Subianto.

Meski begitu, Menteri Pertahanan RI itu mengingatkan agar pihak yang tidak mau diajak bergabung itu jangan malah membuat gangguan bagi pemerintah.

“Orang lagi pada mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS