HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Demokrat mempertanyakan sikap Ganjar Pranowo yang telah melampaui PDIP dengan melakukan deklarasi untuk berada di pihak oposisi pada pemerintahan mendatang.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyebut, pernyataan sikap oposisi seharusnya dilakukan oleh partai politik dan bukan perseorangan belaka.
“Biasanya oposisi dan bukan oposisi itu adalah partai politik bukan orang per orang. Saya belum paham apakah oposisi yang dimaksud oleh GP (Ganjar Pranowo),” kata Herman Khaeron dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (7/5).
Sikap oposisi itu pun dijelaskan oleh Herman, memang sudah seharusnya diajukan oleh partai politik dan bergantung kepada sikap pemerintahan yang berkuasa.
“Bagi partai politik apakah oposisi dan atau pendukung pemerintah adalah pilihan. Namun juga sangat tergantung kepada presiden terpilih, apakah diajak bergabung atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Ganjar Pranowo yang melangkahi Megawati Soekarnoputri untuk menyatakan bakal berada di pihak oposisi pasca kalah dalam Pilpres 2024.
Hasto Krisityanto yang pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus korupsi itu pun mengklaim, apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo telah mencerminkan sikap partai.
“Ya tentu saja (mencerminkan sikap partai),” kata Hasto dalam pernyataannya pada Senin (6/5).
Sebelumnnya diberitakan, Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, usai kalah dalam kontestasi Pilpres 2024.
Hal itu disampaikannya usai membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar menegaskan, bahwa dirinya tidak akan masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Saya declare, pertama saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” kata Ganjar, Senin (6/5).
Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut, dirinya sangat menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk itu, ia pun memilih untuk melakukan kontrol dari luar pemerintahan.
