BerandaNewsPolhukamIKA 98 Duga Orang Toxic Yang Dimaksud Luhut Adalah Bahlil Lahadalia

IKA 98 Duga Orang Toxic Yang Dimaksud Luhut Adalah Bahlil Lahadalia

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen Ikatan Aktivis 98 (IKA 98), Rhuqby Adeana S menduga bahwa sosok toxic yang dimaksud oleh Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) adalah Bahlil Lahadalia, yang saat ini merupakan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju.

“Pesan kuat itu kami tangkap dan patut diduga adalah seorang Bahlil yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi,” kata Rhuqby Adeana dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (7/5).

Alasannya mengapa dirinya menilai sosok yang dimaksud Luhut adalah Bahlil, karena sosok ini dianggap rajin melakukan narasi dan sikap blunder.

“Beberapa hal yang membuat dugaan itu semakin kuat Bahlil adalah sosok yang selalu blunder di saat masa kampanye Prabowo Gibran, Bahlil di luar ekspektasi membentuk TKS (Tim Kerja Strategis) yang entah apa tupoksinya dalam pemenangan,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Di sisi lain, Rhuqby juga menyinggung soal kinerja Bahlil di Kementerian Investasi. Ditekankannya lagi, bahwa sosok pembantu Jokowi ini diduga melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di dalam jabatannya saat ini.

“Beberapa catatan yang saya dapat saat ini pun, Bahlil Lahadalia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi,” tukasnya.

Tak hanya itu, aktivis 98 ini pun menuduh Bahlil sebagai sosok yang sangat bermasalah dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Indonesia.

“Dia diduga jadi mafia perizinan dengan modus mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit beberapa perusahaan kemudian meminta sejumlah uang jika izinnya haknya diaktifkan kembali,” tudingnya.

Oleh sebab itu, ia pun berharap agar Bahlil tidak lagi dilibatkan di dalam pemerintahan nasional ke depan. Sehingga jika memang sosok toxic yang dimaksud LBP itu adalah Bahlil Lahadalia, maka jangan sampai sosok tersebut ikut menduduki jabatan strategis agar tidak lagi melakukan praktik blunder di pemerintahan ke depan.

“Untuk itu kami dari Ikatan Aktivis 98 menghimbau dengan keras jangan pernah bawa nama Bahlil dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Kalau perlu, Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Bahlil secara menyeluruh,” pungkasnya.

Toxic

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024–2029 dalam menyusun kabinet pemerintahannya.

Dia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam menentukan orang-orang yang nantinya akan menjadi pembantu presiden di kabinet.

“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke kepemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu (4/5).

Pesan tersebut disampaikan Luhut atas dasar pengalamannya sebagai seorang pembantu presiden di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, atau selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, banyak permasalahan yang timbul akibat regulasi-regulasi pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” ujarnya.

Namun Luhut meyakini, permasalahan terkait regulasi tersebut dapat terselesaikan melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya digitalisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” tukasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS