Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam aspak kasus tertentu, praktik kolusi itu hal wajar saja dilakukan, ketika memang tidak dalam konteks merusak dan sistemik. Sebab, orang ingin mencari keuntungan adalah sebuah sistem ekonomi yang normal.
“Kalau orang cari keuntungan itu biasa saja ya berkolusi, pejabat kalau politikus ya mungkin bisa dapat, tapi wajar saja lah. Tapi kalau melakukan perusakan lingkungan lalu kolusinya sistemik, lalu ada di setiap institusi,” ketusnya.
Dengan demikian, Mahfud yakin Prabowo akan mewujudkan semangat pemberantasan korupsi dengan maksimal melalui pendekatan struktural itu.
“Bisa tidak menjadi terlalu sulit kalau Presiden sebagai pucuk pimpinan dari segala perjalanan negara ini punya sikap tentang ini,” tukasnya.
“Kan presiden, penunjukan pucuk-pucuk kepemimpinan di setiap lembaga penegak hukum dan aparat pemerintah yang penting-penting ini, kan Presiden yang sangat menentukan. Kalau presiden bisa menyusun ini dengan baik, maka pendekatan struktural itu akan lebih efektif,” papar Mahfud.
Terakhir, Mahfud mengingatkan bahwa upaya tangan besi perlu dilakukan dalam kasus-kasus tertentu dalam konteks pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Apalagi jika kasus tersebut melibatkan unsur kedekatan dan irisan tertentu dengan pemangku kebijakan yang ada.
Sebab, penegakan hukum ini seharusnya tidak pandang bulu, siapa pun yang salah harus dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan, sekalipun yang salah adalah sahabat atau bahkan keluarga sahabatnya.
“Ya dong, sekali-kali (tangan besi) perlu kalau untuk kebaikan,” pungkasnya.